www.koalisigrassroot.co.cc
Twitter : @KornasGrassroot
Email : koalisigrassroot@gmail.com
Pernyataan Sikap
BUBARKAN BADAN ANGGARAN DPR RI !!!
BERANTAS MAFIA ANGGARAN !!!
Pernyataan sikap di atas tentunya bukan sekedar mencari sensasi tetapi jawaban atas berbagai peristiwa korupsi yang di indikasikan melibatkan “oknum anggota Banggar DPR RI”. Penggunaan istilah “oknum anggota Banggar DPR RI” merujuk kepada indikasi keterlibatan beberapa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Ri dalam berbagai kasus gratifikasi dan korupsi dalam proses aliran APBN. Anggota Banggar dari Fraksi PAN, Wa Ode Nurhayati menegaskan hampir semua anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR mengutip 7,5% hingga 15% besaran dana yang dialokasikan dari perubahan alokasi penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dalam APBN 2011. Pernyataan dari anggota banggar ini lebih fantastis dan layak di tindaklanjuti. Kasus korupsi Nazaruddin dan yang terbaru kasus di Kemenakertrans di perkirakan hanyalah “gunung es” dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan Banggar yang muncul ke permukaan.
Usulan pembubaran Banggar DPR RI yang awalnya di gulirkan Sekjen dan Ketua Fraksi DPR RI PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo layak di apresiasi. Dukungan pembubaran banggar juga muncul dari Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan catatan adanya evaluasi bersama dari semua fraksi di DPR RI.
Sebagai alat kelengkapan DPR yang berfungsi sebagai badan yang menjalankan hak budget lembaga tersebut, mengontrol pemerintah mulai dari pengajuan anggaran yang direncanakan hingga sampai pada penggunaan anggaran di rasakan demikian besar kekuasaan dari Banggar. Belum lagi dengan berlindung kepada alasan APBN adalah rahasia Negara, kemudian dalam proses pengambilan keputusan, Banggar menjadi tidak transparan. Padahal sebagai negara demokratis adalah hak setiap warga negara untuk dapat mengakses hasil keputusan dari wakil rakyat mengingat anggaran negara sebagian besar di kumpulkan dari pajak sehingga wajar jika rakyat ingin tahu pengalokasian anggaran yang di susun oleh wakil mereka.
Membaca fenomena di atas sebenarnya bukanlah hal baru. Di era Orde Baru, salah satu konseptor ekonominya, Sang Begawan Ekonomi Almarhum Prof. Soemitro Djojohadikusumo pernah mengemukakan kebocoran APBN sekitar 30%. Sederet ekonom terkemuka lainnya berkali-kali juga mengungkapkan hal serupa, tetapi kenyataannya tidak ada kelanjutan dari rumor tersebut.
Beberapa kajian ekonom asing juga membaca fenomena ini lebih jauh dan terperinci kajiannya. Mereka menyebutnya Ekonomi Rente. Menurut Gordon Tullock yang merupakan ekonom pertama yang membahas "Theory of Economic Rent-seeking" bahwa perilaku ekonomi ini cenderung terjadi pada mereka yang memegang kendali struktur monopoli. Di sektor ekonomi ia memonopoli sumber daya, distribusi dan pasar sementara di sektor publik menjadi pengontrol kebijakan di pemerintahan maupun legislatif. Ekonomi rente dalam makna ekonomi politik sendiri dapat diartikan kegiatan untuk mendapatkan pendapatan dengan cara monopoli, lisensi, dan penggunaan modal kekuasaan di dalam bisnis. Pelaku usaha dalam hal ini memperoleh keuntungan dengan cara bukan persaingan yang sehat di dalam pasar, namun dengan mengundang kekuasaan atau memengaruhi kekuasaan untuk mengambil dari suatu nilai yang tidak dikompensasi. Praktek ekonomi-rente juga diasosiasikan dengan usaha untuk mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada pemerintah dan parlemen.
Fenomena ekonomi-rente di Indonesia pernah diungkap Prof. Yoshihara Kunio dalam bukunya yang cukup terkenal “The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia’, yang juga diperkuat oleh Prof. Dr. Ruth McVey, seorang Indonesianis. Menurut Kunio, praktek kapitalisme semu (ersatz capitalism) di Asia Tenggara terutama Indonesia menimbulkan tumbuhnya pemburu rente di kalangan birokrat pemerintah sehingga pelaku usaha yang sesungguhnya tidak bisa berkembang. Akhirnya kemudian kemunculan kapitalis asia tenggara itu dikarenakan adanya orang-orang yang punya kedekatan dengan penguasa (personal contact) serta cenderung membangun industri berdasarkan kedekatan keluarga, ketimbang membangun industri berdasarkan pada profesionalisme industrialis
Kapitalisme semu itu telah mewujud dalam bentuk kerjasama saling menguntungkan antara oknum pengusaha yang menyediakan modal domestik maupun asing dengan pejabat yang menyediakan fasilitas, insentif dan proteksi. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa murahnya sumber daya, mudahnya akses atas informasi dan opportunity yang diperoleh melalui kebijakan yang dikeluarkan untuk itu sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap, kolusi dan korupsi.( Sumber : Korupsi dan Ekonomi-Rente ; Wahyu Effendy, Ketua Advokasi Perhimpunan INTI dan Ketua Umum GANDI (Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi)
Akhirnya kita harus membuat kesimpulan, Apa yang harus di lakukan dengan Badan Anggaran DPR RI. KOALISI GRASSROOT NASIONAL menyerukan beberapa langkah yang perlu di ambil agar efektifitas penggunaan APBN lebih dapat di pertanggungjawabkan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat berkaitan dengan Pajak yang telah mereka bayarkan ke Negara antara lain :
1. Bubarkan Badan Anggaran DPR RI bila alat kelengkapan DPR RI ini lebih banyak menjadi sarang Mafia Anggaran dengan konsekuensi revisi UU dan tatib DPR
2. Kembalikan hak budget DPR RI ke komisi terkait.
3. Pembahasan APBN harus transparan dan dapat dengan mudah di akses masyarakat.
4. Tindak lanjuti sinyalemen dari anggota Banggar dari Fraksi PAN, Wa Ode Nurhayati yang menegaskan hampir semua anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR mengutip 7,5% hingga 15% besaran dana yang dialokasikan dari perubahan alokasi penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dalam APBN 2011.
5. Bubarkan juga Badan Anggaran di DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Berantas Mafia Anggaran !!!
7. KPK harus bertindak pro aktif membongkar kasus Mafia Anggaran !!!
8. Stop Ekonomi Rente !!!
9. Stop Kebocoran APBN !!!
Jakarta, 8 September 2011
KOALISI GRASSROOT NASIONAL
Diddy Kurniawan
Koordinator
HP. 0817 135 156
