Masih hangat dalam ingatan kita semua tatkala isu kebangkitan PKI menyeruak di negeri ini. Semua kalangan mulai menimbang dan mencibir sebuah kebangkitan tersebut. Ada pula yang memaki-maki desas-desus ini. Isu ini seingat saya adalah isu yang meledak dua bulan lalu, tepatnya di awal Juni 2016.
Berbagai pandangan muncul, termasuk sebuah anggapan yang menganggap Presiden RI Joko Widodo merupakan keturunan PKI. Ini pernah dihembuskan lawan politiknya ketika sang presiden ingin mencalonkan diri menjadi presiden tahun 2014.
Masa kampanye pilpres adalah titik terendah di tahun tersebut, mengapa demikian? Karena banyak sekali fitnah, atau kampanye hitam yang mengiringi langkah kedua pasang calon yang bertarung dalam pentas terbesar se Indonesia. Kampanye negativ juga di hembuskan muntuk menjegal langkah lawan.
Sebelum berbicara lebih jauh, saya mohon izin untuk menjelaskan perbedaan kampanye hitam dan kampanye negatif. Kampanye hitam adalah model kampanye dengan menghembuskan isu yang belum tentu kebenarannya. Kampanye negatif merupakan model penghembusan isu-isu negatif dari lawan politiknya. Keduanya dibedakan dengan fakta dan fiktifnya saja.
Selain isu Presiden merupakan antek PKI atau keturunan PKI, ada lagi yang menyinggung PKI karena kekejamannya dalam menghilangkan para jenderal dari muka bumi. Peristiwa termahsyur tersebut kita kenal dengan peristiwa G30S.
Lain lagi dengan masyarakat dengan latar belakang agama yang kuat. Mereka ramai-ramai menolak isu ini dengan alasan komunis itu tidak bertuhan. Sehingga tidak benar jika paham ini kembali hidup karena tidak sesuai dengan pancasila.
Tapi nyatanya isu ini lambat laun tenggelam dengan isu lainnya semisal tax amnesty, reshuffle, lebaran, perhelatan Copa America dan Euro 2016, dan isu lainnya. Seakan-akan isu ini hilang begitu saja seperti isu-isu lainnya sedari dulu yang menyinggung pemerintahan.
Sampai akhirnya sebuah pengadilan LSM internasional International People’s Tribunal (IPT) menjatuhkan hukuman kepada pemerintahan akibat genosida atau pembunuhan masal yang dilakukan oleh rezim orde baru dengan dikepalai oleh Soeharto bersalah atas kasus tersebut.
Jadi anggapan tadi bahwa PKI adalah dalang terhadap dibunuhnya jenderal dan jasadnya dibuang ke lubang buaya oleh oknum PKI mengatas namakan dewan jederal itu salah besar. Pembunuhan massal yang dikemudian hari terjadi dimasyarakat sejak pecahnya gerakan G30S juga kesalahan dari pemerintahan pada waktu itu.
Dari wawancara DeTAK, dalam edisi mengenang peristiwa G-30-S tanggal 29 September-5 Oktober 1998 yang telah dibukukan, tergambar jelas berbagai golongan yang memanfaatkan momentum tersebut. Pada waktu itu, sedang kencang-kencangnya perang dingin antara ideologi komunis (Uni Soviet) dan kapitalis (AS). Indonesia sedang dekat dengan Komunis, tapi kedekatannya juga terpecah menuju blok Republik Rakyat Cina (RRC) maupun Soviet. Kedua blok komunis tersebut juga terlibat perang di Vietnam.
