Mungkin kalian yang mencintai olah raga tendang menendang bola amatlah terbiasa mendengar kalimat "Kick Politic in Our Football". Kalimat ini merupakan pertanda bahwa para pecinta olahraga ini, termasuk FIFA sebagai induk organisasinya sepak bola seluruh, dunia mengutuk keberadaan politik dalam sepak bola.
Hal ini bukanlah tanpa alasan, politik dinilai sebuah isu yang sangat sensitif bagi setiap negara. Setiap negara memiliki isu ssendiri-sendiri, layaknya perang berkepanjangan antara Palestine dan Israel.
Lihatlah fans Celtic dalam dua kesempatan berbeda, mereka membentangkan bendera Palestina ketika tim kebanggaannya bersua dengan klub asal Israel. Atas aksinya, Celtic dihadiahi sanksi oleh UEFA sebagai induk sepak bola Eropa atas aksinya mendukung perjuangan rakyat Palestina atas penjajahan Israel.
Kejadian ini terlihat sekali bahwa sepak bola di Eropa khususnya, sangat menentang adanya aroma politik. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia?
Pertama-tama kita harus berbangga bahwa sepak bola kita sudah mulai bangkit. Walaupun PSSI belum mampu membuat kompetisi resmi, tapi gairah memperbaiki kondisi sepak bola sedikit terasa.
PSSI mulai berbenah dengan berbagai agenda mulai dari mempersiapkan Timnas untuk berlaga di ajang sepak bola ASEAN (AFF) serta Timans U-19. Bukan hanya mempersiapkan Tim, mereka juga mulai membenahi keanggotaan PSSI dengan menyusun rangkaian Kongres Luar Biasa (KLB) mengingat masa aktif pengurus PSSI akan habis.
Dalam KLB pertama, pada Rabu 3 Agustus 2016, nama Hinca Panjaitan disetujui oleh 82 pemilik suara untuk meneruskan masa bakti sebagai PLK Ketum PSSI hingga digelarnya Konferensi Luar Biasa (KLB) PSSI untuk memilih ketum Baru tanggal 17 Oktober 2016. Perlu diingat, La Nyalla Mattalliti yang dulunya menjabat sebagai ketum PSSI telah menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur.
Silahkan Anda membuka tautan berikut, didalamnya terdapat struktur organisasi Partai Demokrat. Ternyata nama Hinca Panjaitan ada disana, posisinya pun tidak main-main yaitu sebagai Sekertaris Jendral.Â
Tetapi ketika melihat berita olahraga di Tv, sebagian besar media memberi label Hinca sebagai PLT PSSI, bukan politikus Demokrat. Dari sana terkesan media menutupi keanggotaan Hinca di partai besutan mantan Presiden SBY.
Saya teringat dengan kasus Lumpur Lapindo, saat kasus ini menyeruak ke peremukaan, seluruh media massa mejadikan peristiwa ini sebagai Head Line di medianya. Sudut pandang berbeda ditunjukan dari pemberitaan ini, termasuk penamaan peristiwa mengerikan tersebut.
Seluruh media masa menyebut peristiwa tersebut sebagai bencana lumpur lapindo, sedangkan Tv One salah satu media massa milik Abu Rizal Bakrie, menyebutnya sebagai lumpur sidoarjo. PT Lapindo Brantas  merupakan perusahaan milikl ARB yang melakukan pengeboran minyak di Sidoarjo, tempat peristiwa keluarnya lumpur dari perut bumi berlangsung. Sehingga, salah satu cara ARB menekan opini warga untuk menyudutkannya dengan menggunakan kata Sidoarjo, bukan nama perusahaan pengeboraannya.
