Kemanakah Pemerintah?

Baru-baruini sebuah stasiun TV swasta dalam rangka ulang tahunnya membuat sebuah gerakan pengumpulan dana yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal jembatan. Memang sekilas tidak ada yang aneh mengenai gerakan pembuatan jembatan tersebut dan cenderung merupakan hal sangat positif dan baik, akan tetapi bila kita telaah lebih lanjut maka kita akan menemukan sebuah fakta yang cukup menjengkelkan.

Coba kita renungkan sejenak siapakah yang sebenarnya bertanggung jawab atas pengadaan infrastruktur umum seperti jembatan? Ya pemerintahlah yang seharusnya bertanggung jawab atas pengadaan infrastruktur umum tersebut. Lalu dimanakah pemerintah ketika masyarakat membutuhkan bantuan infrastruktur berupa jembatan? Pemerintah seakan menutup mata untuk urusan tersebut dan lebih sibuk untuk mengurusi permasalahan-permasalahan internal dalam pemerintahan seperti kasus pemilihan kapolri yang kasusnya berlarut-larut dll.

Rencananya jembatan pertama yang akan dibangun adalah jembatan gantung di desa Jayasari, Kec Cimarga, Kab Lebak Banten. Jembatan gantung tersebut kondisinya bisa dibilang sangat memprihatinkan karena kayu yang digunakan sebagai alas jembatan sudah lapuk dimakan usia dan bahkan di beberapa titik jembatan banyak ditemui lubang-lubang dengan diameter cukup besar.Selain itu jembatan gantung yang dibangun pada 1997 secara sukarela oleh warga tersebut juga konstruksinya tidak cukup baik sehingga pada saat dinaiki akan bergoncang dengan cukup keras.

Dengan kondisi jembatan gantung yang demikian tak jarang banyak orang yang terpeleset dan jatuh ke sungai Ciujung dibawahnya. Yang sangat mengkhawatirkan adalah kebanyakan korban yang jatuh dari jembatan gantung tersebut adalah anak-anak SD yang akan berangkat maupun pulang sekolah. Sehari-hari memang anak-anak di sekitaran desa Jayasari memanfaatkan jembatan tersebut untuk berangkat maupun pulang sekolah. Miris sekali melihat perjuangan anak-anak SD tersebut untuk menuntut ilmu yang harus melewati bahaya yang mungkin dapat merenggut nyawanya. Keberadaan jembatan tersebut juga sangat dibutuhkan warga di sekitaran Desa Jayasari karna jembatan tersebut menghubungkan dengan Desa Jayasari desa lain dan jalan raya.

Sebenarnya pemerintah sudah bergerak untuk mengatasi permasalahan jembatan ini, hal tersebut senada dengan ungkapan Pak Iyas, lurah Desa Jayagiri pada acara talk show di sebuah Tv swasta tempat program pembangunan jembatan tersebut digerakkan pada 17 April 2015 lalu. Beliau mengatakan bahwa sudah ada 2 menteri yang mengunjungi jembatan di Desa Jayasari dan berkata akan segera membangun jembatan tersebut. Namun sampai saat ini tidak ada realisasi ayng jelas adri pemerintah. Salah satu menteri yang telah mengunjungi jembatan gantung di Desa Jayagiri tersebut adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar pada November 2014 lalu. Pada saat meninjau jembatan gantung tersebut, beliau bahkan menaiki sendiri jembatan gantung tersebut. ketika berada di atas jembatan gantung pak Marwan Jafar kaget dengan kondisi jembatan gantung yang rusak parah dan sudah tidak layak. “Saya berjanji sampai saya berhenti menjadi menteri, jembatan ini tidak boleh ada lagi,” kata Marwan Jafar pada saat itu.

Lima bulan setelah pak Menteri mengunjungi jembatan di Desa Jayasari tersebut namun sampai saat ini belum ada bagaimana tindak lanjutnya. Sebelum pak menteri mampu mepati janjinya kini muncullah sebuah gerakan pembangunan jembatan asa yang dikomando oleh salah satu stasiun Tv swasta. Gerakan tersebut mengajak masyarakat luas untuk membantu menyumbangkan dana guna pembangunan jembatan gantung di desa Jayasari, Kec Cimarga, Kab Lebak Banten. Rencanya pembanguan jembatan tersebut membutuhakan dana mencapai 400juta rupiah.

Inovasi yang dilakukan pihak swasta dengan program pembangunan jembatan asa tersebut tentunya merupakan hal yang sangat positif dan perlu mendapat apresiasi. Pihak swastalangsung bergerak untuk segera merealisasikan proyek pembuatan jembatan tersebut dengan meminta masyarakat untuk menyumbangkan dana. Bagi pemerintah gerakan tersebut seharusnya merupakan tamparan yang keras karena itu berarti pemerintah belum mampu membangun infrastruktur yang memadai bagi masyarakat.