Pada esensinya, "partnerships" di Perguruan Tinggi adalah menjalin kemitraam-kemitraan = kerjasama perguruan-perguruan tinggi dengan para pebisnis (pelaku-pelaku perusahaan) - termasuk untuk memperoleh investasi (penanaman modal) bagi pembiayaan operasional perguruan inggi.
Dalam topik ini dibahas secara singkat namun esensial, bagaimana mengembangkan konsep "partnership" (kemitraan) itu - dalam konteks investemen di Perguruan Tinggi (Negeri atau Swasta).
a. Fenomena Baru
"Partnerships" (Kemitraan-kemitraan) antara perguruan tinggi & perusahaan seyogyanya menjadi suatu item penting dalam agenda-agenda kebijakan pendidikan nasional & lokal (tiap institusi perguruan tinggi) masa kini & masa datang. Ekspansi (perluasan) kemitraan-kemitraan itu tidak hanya untuk (1) menghadapi perubahan-perubahan ling-kungan perguruan tinggi yang makin cepat ... tetapi juga (2) terpaut pertumbuhan pengetahuan ekonomi & perkembangan betapa pentingnya pengetahuan sebagai suatu faktor produksi.
Fenomena baru dalam domain hubungan perguruan tinggi dengan perusahaan-perusahaan ini mengubah persepsi terhadap peranan pemerintah dalam mensuport relasi-relasi antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan. Tindakan pemerintah sekarang makin dipandang sebagai "co-ordinator" diantara akademia, institusi-institusi riset publik, dan industri-industri guna meningkatkan interaksi diantara mereka, dan menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi inovasi- inovasi.
Pemerintah dapat berinteraksi dengan perguruan tinggi dan industri (perusahaan) dalam berbagai cara - terkait konsep-konsep yang lebih luas mengenai peranan negara dalam sistem sosial. Di negara-negara sosialis dulu, negara menguasai akademia & industri- industri, dan mengarahkan relasi-relasi diantara dunia akademik & industri. Model ini memberikan sedikit ruang bagi inisiatif-inisiatif "bottom-up" (dari bawah), dan cenderung menghambat inovasi. Di banyak negara Barat yang "industrialized" ... peranan negara dibatasi terpaut problema-problema yang dianggap sebagai kegagalan-kegagalan pasar - dengan solusi-solusi bahwa sektor swasta tidak dapat atau tak akan mensuport.
b. Sistem-sistem Inovasi
Akhir-akhir ini, ada suatu kepedulian yang berkembang di banyak negara terpaut sistem inovasi nasional yang efektif. Peranan negara dalam mengorganisasi sistem-sistem ini masih tetap dipertanyakan. Pertumbuhan ekonomi dikonfron-tasikan dengan tantangan-tantangan & kesulitan-kesulitan spesifik ... yang membuat intervensi negara bahkan makin penting - yang mengakibatkan investemen swasta & publik berkurang dalam R & D (Research & Development = Penelitian & Pengembangan) ketimbang di negara-negara yang sudah berkembang. Hal ini berarti R & D kurang intensif & lebih sedikit periset dalam "labour force" (tenaga kerja). Tanpa intervensi Negara, amat sedikit R & D dapat terlaksana secara aktual. Juga - di kebanyakan negara yang sedang tumbuh ekonominya - negara responsibel bagi perkembangan ekonomi, kendatipun ada tindakan-tindakan untuk "mem-privatize" (memprivatisasi) sektor publik. Akibatnya, sistem-sistem inovasi nasional sering melemah, menderita akibat kegagalan diversifikasi kondisi-kondisi institusional untuk mensuport inovasi-inovasi. Dalam konteks ini, mekanisme- mekanisme yang diprakarsai pemerintah untuk meningkatkan "partnerships" (kemitraan-kemitraan) antara perguruan tinggi & perusahaan amatlah penting, karena kemitraan-kemitraan demikian secara potensial terbuka bagi sektor produktif, yang merangsang berbagai proyek bersama diantara tim-tim perguruan tinggi & perusahaan-perusahaan.
c. Tindakan-tindakan Terintegrasi
Bagi keefektivan proses "partnership" dapat dibentuk sentra-sentra "R & D" bersama - sebagai suatu bagian dalam kebijakan termaksud. Perlu pula dibuat kerangka-kerangka administratif yang memungkinkan perguruan-perguruan tinggi mempergunakan dana secara fleksibel ... yang memungkinkan pula perguruan-perguruan tinggi mengeksploitasi hasil-hasil risetnya.
Suport pemerintah bagi "partnerships" antara perguruan tinggi & perusahaan-perusahaan ... menghendaki sederet tindakan-tindakan terintegrasi yang mencakup :
- 'frameworks" (kerangka-kerangka acuan) administratif yang efektif;
- kebijakan-kebijakan umum "R & D" (Research & Development = Riset & Pengembangan); dan
- program-program yang ditargetkan untuk menggalakkan aktivitas-aktivitas kolaboratif.
