Perilaku Organisasi dalam Pelayanan Publik/Birokrasi

Perilaku Organisasi menurut Larry L.Cummings (dalam Miftah Thoha, 2007:8) yaitu Suatu cara berpikir, suatu cara untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara nyata hasil-hasil penemuan berikut tindakan-tindakan pemecahan. Lebih lanjut, pengertian perilaku organisasi menurut Joe Kelly guru besar manajemen pada Sir George Williams University (dalam Miftah Thoha, 2003:173) mengemukakan bahwa : perilaku organisasi dapat dirumuskan sebagai suatu sitem studi dari sifat organisasi seperti misalnya: bagimana organisasi dimulai, tumbuh, dan berkembang, dan bagaimana pengaruhnya terhadap anggota-anggota selain individu, kelompok-kelompok pemilih, organisasi-organisasi lainnya, dan institusi-insitusi yang lebih besar.

Birokrasi adalah sarana atau wadah pemerintah dalam melaksanakan pelayanan public melalui aspirasi masyarakat. Birokrasi dalam suatu organisasi memiliki jenjang yang dipegang oleh pejabat yang diangkat dan ditunjuk. Dalam birokrasi terdapat aturan dan kebijakan yang dibuat dan harus diketahui oleh pembuat mandat (Sedarmayanthi,2007). Birokrasi dalam organisasi atau institusi diperlukan agar aturan yang dibuat dan disepakai bersama dapat dilaksanakan. Melalui birokrasi, aparatur dituntut untuk bertanggungjawab melaksanakan tugas dan perannya secara efektif dan efisien yang berorientasi pada pelayanan. Para aparatur juga harus memperhatikan unsurunsur dalam birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Unsur birokrasi diantaranya struktur,visi dan misi,personil,fasilitas dan kepemimpinan (Said,2010

Budaya organisasi dapat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi. Sistem nilai dalam budaya organisasi dapat dijadikan acuan perilaku manusia dalam organisasi.

Perilaku organisasi aparatur sipil negara (ASN) dalam pelayanan publik dapat diwujudkan dengan:

• Bertanggung jawab memberikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa memandang kepentingan pribadi atau afiliasi politik
• Bersikap profesional dan bebas dari intervensi politik
• Memiliki kesadaran moral yang tinggi sebagai administrator publik
• Bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan pedoman perilaku yang ditetapkan
• Berinteraksi dengan masyarakat dengan cepat dan tanggap terhadap keluhan yang disampaikan
• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perilaku organisasi ASN dalam pelayanan publik, antara lain:

• Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai, baik pelatihan teknis maupun administrasi
• Memotivasi pegawai agar lebih giat bekerja dan memberikan pelayanan yang optimal
• Memberikan penghargaan, reward, atau pujian kepada pegawai atas hasil kerjanya
• Menciptakan lingkungan kerja yang baik
• Menyeragamkan kemampuan pegawai dalam bekerja.

Budaya organisasi sebaiknya dimiliki oheh instansi, termaksud instansi pemerintah agar pegawai memiliki nilai-nilai, norma, acuan-acuan dan pedoman yang harus dilakukan. Budaya organisasi juga sebagai pemersatu pegawai, peredam konflik, dan motivator pegawai dalam menjalankan tugas dengan baik, sehingga berpengaruh positif terhadap perilaku dan kinerja.suatu instansi atau organisasi yang memiliki budaya yang kuat akan menghasilkan kinerja yang baik dalam jangka panjang. Budaya yang kuat artinya seluruh pegawai memiliki satu persepsi yang sama dalam mencapai tujuan organisasi

(Khaerul Umam, 2010)