Analisis Kebijakan Makan Siang Gratis Prabowo Gibran

Salah satu syarat penting terbentuknya suatu negara adalah memiliki penduduk. Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah bahkan negara. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan potensi yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mendorong pembangunan yang lebih baik. Namun, ketika pertumbuhan ekonomi tidak terkendali maka akan mendorong terjadinya disparitas antar sektor, kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Pada kenyataannya, Indonesia adalah salah satu negara yang berhadapan dengan laju peningkatan ketimpangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi meliputi demografi, pendidikan, kesehatan dan modal sosial, pendapatan dan ketersediaan fasilitas pendukung ekonomi, serta infrastruktur merupakan persoalan yang belum pernah tuntas hingga saat ini, walaupun pemerintah sudah berupaya untuk menurunkan kesenjangan ekonomi dan angka kemiskinan dengan melakukan berbagai solusi kebijakan, namun upaya tersebut belum memadai, bahkan cenderung tidak beranjak turun. Tentu saja kesenjangan ekonomi juga akan sangat berdampak pada aspek lainya, salah satunya adalah gizi buruk. Jutaan rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan banyak keluarga yang kesulitan menyediakan asupan gizi yang memadai bagi anggota keluarganya. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup masyarakat miskin, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan produktivitas generasi mendatang.

            Dalam permasalahan inilah, Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden saat itu membuat sebuah program yaitu "Makan Siang Gratis". Program ini dibuat pasangan Prabowo-Gibran dalam rangka memberantas masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Tingginya angka stunting di Indonesia, mencapai 21,6% di tahun 2022 merupakan salah satu alasan pasangan ini untuk mantap melaksanakan program ini. Dalam debat pilpres 2024, pasangan ini menjelaskan tujuan dan target dari program ini. program makan siang gratis Prabowo ditujukan bagi siswa sekolah, santri di pesantren, ibu hamil, dan anak balita. Penerima akan mendapatkan bantuan gizi berupa makan dan susu gratis untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, terambil, berdaya saing, dan produktif. Program ini sudah diterapkan di berbagai negara seperti Finlandia yang memulai pada tahun 1943, kemudian disusul Swedia pada tahun 1945, Estonia pada tahun 2002, Amerika Serikat sudah memulai pada tahun 2010, Korea Selatan pada tahun 2011, Inggris pada tahun 2014 sedangkan Jepang sudah memulainya pada tahun 1947 tetapi sifatnya mandatori dan subsidi bagi keluarga yang kurang secara finansial. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp71 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Namun tentu saja, tidak semua masyarakat bisa menerima program yang dirancangkan Prabowo-Gibran. Terdapat banyak pro dan kontra dari masyarakat apabila program ini direalisasikan kedepannya. Beberapa hal yang menjadi pro dan kontra masyarakat terhadap program ini yaitu :

PRO TERHADAP PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS

• Mengurangi beban secara ekonomi masyarakat.
• Tentu dengan adanya program ini, masyarakat sangat diuntungkan dalam hal pengeluaran. Dengan adanya makan siang gratis diharapkan dapat mengurangi pengeluaran sehari-hari keluarga secara substansial.
• Meningkatkan gizi dan kesejahteraan.
• Program makan siang gratis ini selain menguntungkan di sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal kesejahteraan masyarakat. Program pasangan ini tidak semata mata hanya mementingkan kuantitas atau banyaknya jumlah makanan yang diberikan saja, namun Prabowo-Gibran juga menginginkan untuk pemberian makanan dengan kualitas dan gizi yang seimbang kepada masyarakat.
• Mendukung perekonomian dan lapangan kerja baru
• Implementasi program ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hal ini, pemerintah pasti butuh bekerja sama dengan berbagai sektor seperti pertanian,perikanan,dan lain lain demi menunjang perealisasian program ini. Pemerintah perlu untuk terus berinvestasi dalam infrastruktur pangan, termasuk pengembangan jaringan distribusi yang efisien dan penyimpanan pangan yang memadai. Sebab dengan infrastruktur yang baik, bahan pangan dapat didistribusikan dengan cepat dan efisien ke seluruh penjuru negeri, sehingga mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa makanan bergizi sampai ke tangan yang tepat.
• Meningkatkan produktivitas
• Status gizi yang dimiliki oleh karyawan memiliki kaitan erat dengan produktivitas. Hal ini dikarenakan kemampuan seseorang dipengaruhi oleh jumlah zat gizi yang tersedia. Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat diketahui pentingnya asupan gizi dan tindakan yang dapat meminimalisir kelelahan sehingga dapat mencapai produktivitas yang maksimal. Jadi secara tidak langsung, program ini membantu para pelajar bahkan pekerja untuk lebih produktif.
• 
  

KONTRA TERHADAP PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS

• Anggaran yang besar
• Alasan utama banyak masyarakat yang kurang setuju dengan program ini adalah jumlah anggaran yang diperlukan tidaklah sedikit. Tentu untuk merealisasikan dan mensukseskan program makan bergizi gratis tidak mudah, apalagi program ini juga masuk beban APBN. Dengan alokasi awal sebesar Rp71 triliun, program ini harus dikelola dengan sangat hati-hati. Karena besarnya dana yang diperlukan untuk program ini tiap tahun, masyarakat mengkhawatirkan akankah program ini baik untuk Indonesia kedepannya atau semakin menambah hutang dan beban negara.
• Potensi adanya penyimpangan dan korupsi
• Tidak hanya dari level pusat, tetapi sampai level pihak penyaluran ke seluruh Indonesia pasti berpotensi adanya kecurangan atau korupsi. Apalagi masih banyak pejabat negara yang belum bisa amanah dalam menjalankan tugas, hal ini yang membuat masyarakat ragu untuk merealisasikan program ini.
•  Ketergantungan masyarakat dan keberlanjutan
• Masyarakat kurang setuju dengan program ini, karena mereka menilai program ini akan menyebabkan ketergantungan masyarakat yang berlebih kepada pemerintah. Masyarakat akan menganggap bahwa program ini akan terus berjalan, dan artinya pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan keberlanjutan program ini.

Setelah pergantian presiden pada 20 Oktober 2024 kemarin, uji coba program makan siang gratis ini mulai dilakukan. Salah satu lokasinya berada di Kabupaten Bantul,Palembang, dan Bogor. Namun perealisasian sepenuhnya akan dilaksanakan pada 2025. Masih banyak yang harus dievaluasi dalam uji coba kemarin. Harus ada penjelasan secara detail bagaimana sistem monitoring dijalankan agar data dapat dipantau secara sistematis. Dibutuhkan mekanisme pendataan dan monitoring secara digital agar pelaksanaannya dapat dipantau, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat secara luas.

Selain itu, pemerintah juga harus melihat konsekuensi program yang dilakukan ini. Contohnya dari segi lingkungan, pembuatan makanan dalam jumlah yang banyak pasti  juga akan menimbulkan banyak sampah dan limbah yang tidak semua bisa terurai dan didaur ulang. Pemerintah harus memikirkan, bagaimana kelanjutan dari limbah yang dihasilkan tersebut, agar tidak merugikan lingkungan sekitar. Selain itu, menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, saat ini terdapat 53,14 juta siswa di Indonesia. Hal ini berarti ada peluang permintaan pangan tetap untuk siswa sebanyak itu. Padahal, ketersediaan stok bahan pangan juga dipengaruhi oleh musim.Belum lagi jika mempertimbangkan dampak krisis perubahan iklim yang dapat berpengaruh pada ketersediaan air untuk irigasi dan lain-lain. Jika stok pangan di pasar turun dan permintaan tetap, harga pangan akan naik. Padahal, anggaran sudah ditentukan di awal periode. Untuk menekan harga secara nasional, bukan tak mungkin akan dilakukan impor. Dari segi kesehatan, adanya kemungkinan muncul kasus seperti alergi jika penerima makan gratis tidak teredukasi tentang potensi alergi. Selain itu, risiko keracunan massal di sekolah juga mungkin terjadi karena kurangnya pengecekan kualitas makanan yang diberikan.

Program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan Prabowo-Gibran mencerminkan komitmen mereka untuk menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya  kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus bisa menjalankan tugasnya secara adil dan transparan kepada masyarakat agar bisa dipertanggungjawabkan, dan masyarakat harus bisa mengerti juga apa,siapa,dan bagaimana pemerintah bekerja untuk keberlangsungan program ini demi kemajuan Indonesia kedepannya.