Pupuk sangat dibutuhkan petani untuk mengoptimalkan hasil pertanian. Namun, ketersediaan pupuk saat ini masih menjadi permasalahan besar bagi petani. Pupuk bersubsidi langka, namun pupuk non subsidi harganya mahal.
Sejak 2019, belanja subsidi pupuk Indonesia turun dari Rp34,1 triliun menjadi Rp31,1 triliun pada 2020. Kemudian turun kembali Rp25,3 triliun pada 2023. Hal ini berdasarkan data Ombudsman RI (21-2-2023). Akibatnya hasil pertanian juga terus menurun.
Pada tahun 2018, produksi padi anjlok menjadi 59,02 juta ton GKG, dan menurun kembali pada 2019 menjadi 54,6 juta ton GKG. Pada tahun 2020 produksi padi naik menjadi 54,64 juta GKG, namun turun lagi menjadi 54,41 juta ton GKG pada 2021. Selanjutnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi pada 2022 mencapai 54,74 juta ton GKG.
Kelangkaan Pupuk
Langkanya pupuk, menurut Bapak Jokowi pada acara pembinaan petani se-Provinsi Jawa Tengah di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (2-1-2024), ini diakibatkan karena ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19. Ditambah lagi, Perang Rusia-Ukraina yang terus berlanjut, dimana diketahui bahan baku pupuk berasal dari kedua negara tersebut.
Dari pemaparan Bapak Presiden tersebut, menegaskan bahwa rakyat diminta maklum akan kondisi kelangkaan pupuk ini. Namun rakyat membutuhkan langkah nyata pemerintah untuk menyolusi kendala tersebut. Kelangkaan pupuk ini butuh peran negara agar pupuk bersubsidi bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.
Untuk itu kita butuh solusi, diantaranya adalah membangun kemandirian industri pupuk. Bukannya takluk pada pengusaha yang memonopoli pupuk. Yaitu pemilik modal yang mengimpor bahan baku pupuk kemudian dijual kepada petani dengan harga mahal demi meraup keuntungan.
Namun hal ini wajar ketika sistem kapitalisme diterapkan di negeri ini. Dimana para pemimpin hanya sebagai penghubung antara pengusaha dan rakyat. Dalam sistem kapitalisme hari ini, negara berlepas tangan dari tugasnya mengurusi rakyat (termasuk petani), bahkan mempersilakan swasta dan pemilik modal untuk mengapitalisasi sektor pertanian.
Kembali Pada Islam
Dalam Islam pemerintah memosisikan dirinya sebagai ra'in dan mas'ul, yaitu pengurus dan penanggung jawab terhadap urusan rakyat, termasuk urusan pupuk. Beberapa hal yang dilakukan negara ketika sistem Islam diterapkan, diantaranya.
Dengan posisi negara sebagai pengurus dan penanggungjawab urusan rakyat, negara akan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. negara akan mengerahkan para peneliti untuk mencari bahan baku subtitusi ketika ada kendala bahan baku, Jika tidak ada, negara akan mencari alternatif pupuk lainnya yang bisa digunakan petani untuk mengoptimalisasi hasil pertanian. Dengan demikian, hasil pertanian tetap tinggi karena ketersediaan pupuk terjaga secara terus menerus.
