Melihat IA-CEPA Indonesia dan Australia melalui Teori Liberalisme dan Analisis Pelunasan Hutang Indonesia ke IMF memalui Teori Neoliberalisme

Melihat IA-CEPA Indonesia dan Australia melalui Teori Liberalisme

   Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) merupakan sebuah bentuk kerja sama antara Indonesia dengan Australia di bidang ekonomi. kerja sama ini bertujuan untuk menjadikan kedua negara menjadi Economic Powerhouse. Perjanjian ini telah ditandatangani pada Maret 2019 dan telah melalui proses ratifikasi. Pembentukan perjanjian IA-CEPA didasarkan pada adanya potensi pasar Indonesia yang menguntungkan Australia dan begitupun sebaliknya. Kebijakan dalam IA-CEPA mencakup perdagangan ekspor impor, ketenagakerjaan, telekomunikasi, investasi, dan perdagangan elektronik. Perjanjian ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas kerja sama Indonesia dengan Australia. IA-CEPA juga menjadi pelindung dan fasilitas bagi investor di kedua negara terutama di sektor energi, pariwisata, infrastruktur, pengelolaan makanan, pendidikan, dan teknologi.

Analisis Menggunakan Teori Liberalisme:

   Liberalisme merupakan paham yang berangkat bada sifat dasar manusia yang melihat manusia dari sisi yang positif, dimana manusia lebih mengedepankan kooperatif daripada konflik. Teori liberalisme menyatakan bahwa negara-negara dapat bekerja sama utuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Kerja sama juga dianggap sebagai cara untuk menghindari adanya konflik karena kerja sama dapat menciptakan adanya ketergantungan antarnegara sehingga negara tidak akan menyerang negara lain.

   Dalam perjanjian IA-CEPA antara Indonesia dan Australia menunjukan bahwa setiap negara akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kedua negara tersebut melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam kasus tersebut Indonesia di nilai dapat menguntungkan pihak Australia dan begitupun Australia dapat menguntungkan Indonesia. Sehingga dengan adanya kemampuan atau keunggulan yang berbeda antar kedua negara dapat mendorong Indonesia dan Australia untuk melakukan kerjasama. Perjanjian IA-CEPA Australia dengan Indonesia menciptakan hubungan saling ketergantungan antara Indonesia dan Australia dalam berbagai sektor. Bentuk kerja sama Indonesia dan Australia yaitu Pertama, adanya penghapusan sebagian besar tarif perdagangan antara Indonesia degan Australia. Kedua, memfasilitasi investasi antara Indonesia dan Australia. Ketiga, kerjasama teknis dan pendidikan. Keempat, kerjasama pertanian. Dari kerjasama-kerjasama tersebut akan menciptakan ketergantungan antara kedua negara. Keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dan Australia dengan adanya IA-CEPA yaitu adanya peningkatan aktivitas ekspor dari kedua negara karena penghapusan tarif bea cukai. Kemudian  adanya pertukaran keterampilan sehingga kedua negara mendapatkan pengalaman di masing-masing pasar kedua negara dan adanya peningkatan akses ke pasar Indonesia maupun Australia.

Hal ini menunjukan bahwa negara dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dan mendapatkan keuntungan satu sama lain. Dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Australia menciptakan adanya saling ketergantungan antara kedua negara sehingga mendorong negara untuk saling menolong daripada saling menyerang. Berdasarkan teori liberalisme, tindakan kedua negara tersebut menunjukan adanya sifat yang lebih mementingkan aktivitas yang menguntungkan seperti kerja sama, dibandingkan dengan melakukan aktvitas yang merugikan seperti  perang.

Analisis Pelunasan Hutang Indonesia ke IMF melalui Teori Neoliberalisme 

   Pelunasan utang Indonesia menandai era kebijakan ekonomi yang lebih mandiri dan terlepas dari intervensi Dana Moneter Internasional atau IMF. Percepatan Pelunasan utang Indonesia ini sudah mempertimbangkan seluruh aspek perekonomian. Yaitu pertimbangan arus modal yang masuk ke Indonesia, cadangan devisa, serta kebutuhan pembiayaan. Pelunasan utang ke IMF tidak mempengaruhi keanggotaan Indonesia dalam IMF karena Indonesia hanya mengembalikan bantuan yang diberikan oleh IMF.

    Teori neoliberalisme merupakan teori yang menekankan pada liberalisasi perdagangan, privatisasi, deregulasi, dan peningkatan peran sektor swasta dan ekonomi. Teori ini juga melihat bahwa negara berangkat dari sifat dasar manusia yang menginginkan keuntungan. Meskipun dengan cara mengintervensi negara negara demi mendapatkan keuntungan. Dan teori ini berasumsi bahwa aktor dalam hubungan internasional itu tidak hanya negara dan bahkan bukan merupakan aktor yang penting. Karena Organisasi internasional juga termasuk dalam aktor hubungan internasional dan kehadiran Organisasi internasional dianggap bisa membantu negara negara. Dalam hal ini, teori neoliberalisme melihat IMF sebagai organisasi internasional merupakan aktor penting dalam kasus ini, dimana IMF berperan sebagai pihak yang telah membantu negara yaitu Indonesia. Dengan bantuan yang telah diberikan oleh IMF kepada Indonesia sehingga IMF dapat mengintervensi kebijakan dalam negeri Indonesia. Dalam hal ini IMF dikaitkan dengan neoliberalisme karena mendorong negara-negara peminjam untuk menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai bagian dari program. Dalam konteks Pelunasan utang Indonesia ke IMF dapat dilihat sebagai langkah menuju peningkatan otonomi dan penolakan terhadap intervensi eksternal dalam hal kebijakan ekonomi domestik Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip neoliberalisme yang menekankan pada kebebasan ekonomi dan minimnya campur tangan pihak luar dalam urusan ekonomi suatu negara. Adanya peminjaman Indonesia ke IMF merupakan bentuk bantuan selama krisis ekonomi Asia pada akhir 1990an, hal ini mencerminkan bagaimana negara-negara atau negara dan Organisasi internasional saling terikat dan ketergantungan dalam ekonomi dunia. Dalam hal pelunasan utang ini merupakan langkah maju bagi Indonesia untuk menuju ekonomi yang mandiri. Tetapi tidak berarti Indonesia akan mengesampingkan kerjasama internasionalnya. Secara umum, situasi ini menggambarkan prinsip neoliberalisme, seperti interdependensi ekonomi, dan hubungan negara dengan Organisasi internasional.