Program Vaksin Gotong Royong Dinilai Tidak Etis

Program Vaksinasi Gotong Royong Dinilai Tidak Etis

Sebagaimana yang telah kita ketahui, masa pandemi ini telah membuat jutaan orang terkena dampak krisis ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah orang miskin di Indonesia bertambah pada tahun 2020. Persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78 persen atau naik 0,37 persen dari Maret 2019. Kemudian pada September 2020 jumlah orang miskin bertambah 0,97 persen atau 2,67 juta orang secara tahunan. Total orang yang tergolong miskin menjadi 10,97 persen dari jumlah penduduk atau 27,55 juta orang.

Wajar saja beberapa pihak terkait mengkritisi Program Vaksinasi Gotong Royong dinilai tidak etis, karena melihat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menurun. Entah, apa yang menjadi alasan program tersebut berbayar di Indonesia, disaat kondisi masyarakat Indonesia sedang tidak stabil. Program Vaksinasi Gotong Royong yang dilaksanakan oleh PT Kimia Farma seperti mencari celah potensi uang disaat semua orang butuh vaksin.

Beberapa pihak seperti Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Anggota Komisi DPR, hingga Politikus menilai kebijakan Vaksinasi Gotong Royong bagi individu secara berbayar tidak etis dan harus ditolak sebab di tengah pandemi yang sedang mengganas. Mereka juga menegaskan kebijakan tersebut hanya akan membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi, karena menurutnya program yang digratiskan saja masih malas. Selanjutnya, mereka meminta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi.

Tak hanya itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkritik kebijakan Vaksinasi Gotong Royong individu berbayar di Indonesia. Dikutip dari situs resmi WHO (15/8/2021) "Pembayaran (dalam bentuk) apapun (untuk memperoleh vaksin) akan menimbulkan problem akses dan etika selama pandemi. Padahal di saat yang sama kita membutuhkan cakupan vaksinasi yang luas yang bisa menjangkau semua pihak yang rentan".

Respon Presiden Jokowi

Dalam kasus ini, BUMN yang menyelenggarakan vaksin berbayar melalui kebijakan pemerintah dinilai seperti kompetensi pasar yang tidak sehat. Dimana sejak awal adanya Program Vaksinasi Gotong Royong individu secara berbayar sudah membentuk persepsi masyarakat tentang program vaksinasi tersebut sudah menjadi lahan bisnis. Lalu bagaimana respon Presiden Joko Widodo tentang masalah tersebut?

Presiden Jokowi telah mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang mulanya direncanakan oleh PT Kimia Farma. Melalui Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dalam konferensi pers di Istana Negara pada 16 Juli 2021, ia menegaskan Presiden telah membatalkan dan mencabut vaksin berbayar yang dilaksanakan oleh PT Kimia Farma. Presiden juga menegaskan semua vaksin tetap dengan mekanisme yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat baik itu program gotong royong maupun program yang telah berjalan.