KIS Diberlakukan, SDM Kesehatan Siap-Siap (Kembali) Menerima Hujatan

Beberapa hari yang lalu saya menulis mengenai bangkitnya Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dalam rangka meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam menanggulangi masalah kesehatan masyarakat (baca juga ini), harapan ini muncul seiring dengan penyataan Bu Menteri di saat pelantikannya, akan tetapi tampaknya saya dan khususnya orang-orang yang mengharapkan bangkitnya UKM ini akan di"php"in dalam situasi yang dekat ini.

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), ya program yang digadang-gadangkan Presiden terpilih kita di saat masa kampenyanya. KIS akan segera dilaksanakan awal bulan November ini. Tidak salah memang, jika Presiden terpilih kita segera mewujudkan program yang dijanjikannya tersebut, malah ini merupakan wujud sifat amanah yang beliau tunjukkan kepada masyarakat. Akan tetapi program yang "kedengarannya" baru yang disebut Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebenarnya apakah murni demi membantu masyarakat? Apakah bisa menciptakan masyarakat yang mandiri akan kesehatannya? Atau apakah ini sebenarnya merupakan bentuk kompensasi disela akan dinaikkannya harga bbm?. Ntah lah,.. Namun jika KIS ini benar diberlakukan pada tanggal 3 November 2014 apakabar dengan JKN? Bagaimana dengan kepesertaan masyarakat yang sudah bergabung dengan BPJS kesehatan sebagai Badan Penyelenggara program JKN?

Disebut-sebut KIS merupakan program tandingannya JKN, tapi yang jelas sama-sama kita ketahui bahwa JKN merupakan amanat dari Konstitusi, jadi tidak akan mungkin untuk diacuhkan. Berdasarkan salah satu berita online yang dilansir pada tanggal 31 Oktober 2014 (lihat link), dikatakan oleh Ibu Menteri Pembanguan masyarakat dan Kebudayaan bahwa terdapat perbedaan antara KIS dan JKN yaitunya dari segi cakupan kepesertaannya, dimana kepesertaan KIS yang lebih besar dari JKN. Akan tetapi untuk tahun ini kepersetaannya tetap sama dengan JKN yaitu 86,4 juta jiwa, apakah ini sama dengan yang dimaksud Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam era JKN?. Disamping itu juga dikatakan KIS ini tetap akan bekerjasama dengan BPJS kesehatan Kalau begitu sebenarnya JKN dan KIS adalah sama saja, cuma brand nya yang berbeda.

Diberlakukannya KIS semakin bertambahlah beban pemerintah untuk belanja kesehatan terutama untuk program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Jika alokasi biaya untuk UKP bertambah, bagaimana dengan alokasi biaya untuk UKM? Apakah ibu menteri kesehatan akan mengingat pernyataan beliau di awal pelantikan mengenai peningkatan upaya promotif dan preventif. Jika ingin menumbuhkan upaya promotif dan preventif tentunya diperlukan penambahan alokasi dana untuk program ini, selama ini yang hanya diberikan tidak lebih dari 10% dari total alokasi belanja kesehatan. Tentunya jika dilihat hal ini tidak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat.

Bukan cuma dari segi biaya, hal yang ga kalah penting adalah SDM kesehatan. Belajar dari program JKN yang telah bejalan hampir satu tahun ini, masih banyak ditemukan kasus-kasus di pelayanan kesehatan yang merugikan masyarakat, seperti penolakan pasien oleh fasilitas kesehatan dengan salah satu alasannya dikarenakan kamar penuh, penumpukan pasien di rumah sakit ataupun puskesmas sehingga pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan dirasa asal-asalan oleh masyarakat, hingga tak jarang kejadian sampai merenggut nyawa pasien. Siapa yang disalahkan saat hal ini terjadi? Pastinya SDM kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Lalu, mari juga sedikit kita flashback proses kelahirannya JKN, semenjak disahkannya UU SJSN tahun 2004, JKN baru bisa diimplementasikan awal 2014 ini, 10 tahun kemudian. Waktu yang dirasa cukup panjang untuk persiapannya, terlepas dari alasan penyebabnya adalah unsur politik, seharusnya implementasi dengan persiapan yang cukup panjang terebut bisa berjalan lebih baik. Tapi bagaimana kenyataanya, seperti yang kita hadapi sekaranglah.

SDM kesehatan dikatakan tidak mempunyai hati untuk melayani. Tapi apakah sebelumnya pemerintah melakukan studi kesiapan baik tenaga dan fasilitas kesehatan terutama fasilitas kesehatan milik pemerintah sebelum dilakukannya program JKN ini? Dirasa tidak, karena jika kita lihat dari segi tenaga kesehatan tidak terjadinya pemerataan SDM kesehatan antara daerah dan perkotaan. Masalah ini merupakan masalah klasik, yang sampai saat sekarang masih belum ditemukan cara mengatasinya. Tenaga kesehatan masih terpusat diperkotaan, begitupun halnya dengan fasilitas kesehatan. Perekrutan SDM kesehatan selama ini sepertinya tidak berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, sehingga terjadi ketidakmerataan, kekurangan, dan beban ganda tugas dari SDM kesehatan. Selain itu, kompetensi dari tenaga kesehatan yang dirasa belum sesuai dengan beban yang harus dijalankannya. Misalnya saja dalam era JKN dokter puskesmas harus mampu menjalankan 144 diagnosa sebelum memutuskan pasien akan dirujuk ke rumah sakit, tentunya ini harus didukung oleh dokter dan sarana prasarana yang memadai.

Diberlakukannya KIS akan kembali semakin meningkatkan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. saat ini fasilitas kesehatan dalam menjalankan program JKN masih terus berbenah menuju kelayakan pelayanan, begitu juga halnya dengan SDM kesehatan. Bahkan sistem pembiayaan kesehatanpun masih terus dan perlu diperbaiki menuju kepantasan penghargaan bagi tenaga kesehatan. Peningkatan kompetensi dan pemerataan harus dipecahkan. Nah, sekarang awal November 2014 KIS akan diberlakukan, oleh karena itu fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan marilah bersiap-siap menyambut program ini dengan segala kemungkinan permasalahan baru yang akan timbul. Bagaimanapun kita sebagai tenaga kesehatan harus siap melayani masyarakat semampu kita.

Akan tetapi, harapan sesungguhnya untuk tenaga kesehatan, marilah sama-sama kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sama-sama kita galakkan perilaku hidup sehat, mungkin bisa dimulai dengan penyuluhan kesehatan “kecil-kecilan” ke tetangga atau lingkungan sekitar, sehingga masyarakat sehat dan bisa hidup sehat.

SEMANGAAT SDM KESEHATAN.....