Sehari lalu, saya mencoba memposting sebuah artikel sederhana dengan judul :
"Jenderal-jenderal Pelanggar HAM [ternyata] Bergabung dengan Jokowi"
dengan url : http://politik.kompasiana.com/2014/05/24/jenderal-pelanggar-ham-ternyata-gabung-juga-ke-jokowi-659620.html Baru saja ada tanggapan dari beberapa orang yang pro Jokowi, saya sudah tidak menemukan artikel diatas, dan saya mendapat pesan inbok : Artikel Mendiskreditkan Nama Baik Kemudian saya coba posting lagi dengan judul yang lebih diperhalus :
"Dosa-dosa Politik Para Jenderal yang Belum Terbayar"
Isinya sama : mengungkap peran-peran jenderal selain Prabowo dibalik tragedi berdarah di Indonesia, seperti Kasus Talangsari Lampung, 1989 (Hendropriyono), Kerusuhan 27 Juli 1997 (Sutiyoso), dan Kerusuhan Mei 98 atau Timor-timur pasca Jajak Pendapat 1999 (Wiranto). Ketiga jenderal itu sekarang memang tergabung dalam TimSesnya Jokowi-JK Tapi , baru satu orang penanggap dari kubu Pro Jokowi, artikel tersebut sudah didelete dengan alasan yang sama. Saya heran, kenapa tulisan saya dianggap mendiskreditkan, padahal sejauh yang saya tahu, dulu Kompas termasuk media yang getol menyuarakan pelanggaran HAM yang dilakukan militer. Lalu kenapa ketika saya angkat fakta-fakta yang sebenarnya seluruh rakyat ini sudah tahu, artikel tersebut dihapus dan dianggap mendiskreditkan dan menimbulkan kebencian? Jika saya mengangkat sisi SARA, dan potensial merusak persatuan bangsa, maka wajar tulisan itu dihapus. Jika tulisan saya minim data, minim fakta, alias rumor, bullying dll, saya mengerti jika tulisan itu dihapus. Apa urusannya, mengungkap fakta-fakta pelanggaran HAM para jenderal dengan pendiskreditan? Toh kompas juga sering memberitakan (dulu) kejahatan HAM pada jenderal. Kalau karena fakta-fakta pelanggaran HAM yang saya angkat dianggap memperburuk nama, harusnya dari dulu Kompas bungkam soal pelanggaran HAM. Tapi saya menduga dan yakin, karena jenderal-jenderal itu kini balik mendukung Jokowi-JK, Kompas/Kompasiana khawatir tulisan saya tersebut bisa menggugurkan kepercayaan dan "Citra positif" Jokowi yang selama digembar-gemborkan media-media seperti Kompas, Tempo, Metro TV, Transcorp, Rakyat Merdeka, dll. Jika kubu Jokowi bisa bebas mengkritisi pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo pada masa awal Reformasi lalu, kenapa saya tidak bisa mengkritisi track-record jenderal-jenderal pendukung revolusi mental itu? Revolusi mental itu harus ada bukti, salah satunya : proses hukum pada jenderal-jenderal yang bermasalah. Kapan Hendropriyono dipanggil Komnas HAM? Kapan Wiranto dipanggil? Kapan Sutiyoso dipanggil? Apa karena Hendropriyono kader LB Moerdani (tokoh CSIS), jadi PDIP tidak mempermasalahkan kejahatannya? Dan Jacob Soetoyo juga orang CSIS yang mendukung Jokowi (Lihat artikel : Jokowi, Jacob Soetoyo, dan Trilateral Commission) Toh Jokowi sendiri mengatakan pada Fadli Zon bahwa "Pelanggaran HAM Harus Dibuka dan Diselesaikan". Maka saya buka juga fakta-fakta kejahatan HAM para jenderal pendukung jokowi. Jadi jangan hanya Prabowo saja yang dibuka dan diselesaikan, tetapi semuanya. Kita harus berimbang, jika Prabowo bermasalah soal HAM, dalam dokumen tim Ad Hoc Komnas HAM disebutkan, Kopasus (Tim Mawar) hanya menculik/mengamankan 9 orang dan semua sudah dilepaskan kembali dalam keadaan hidup, seperti Nezar Patria (ex PRD), Andi Arief (LMND, underbouw PRD), Faisol Reza, Haryanto Taslam dll Tapi dokumen itu pun menyebutkan adanya tim ABRI/TNI lain yang menculik 9 orang, dan sampai sekarang tidak diketahui rimbanya (Wiji Thukul, Noval Al Katiri dll). Mungkinkah Wiranto, sebagai Pangab, tidak mengetahui tim TNI selain Kopasus yang menculik Wiji Thukul dkk? RASANYA TIDAK MUNGKIN WIRANTO TIDAK TAHU.
lihat gambar ini :
[caption id="" align="aligncenter" width="225" caption="Dokumen Komnas HAM yang menyebutkan semua aktivis yang diculik Tim Mawar telah dilepas kembali dan hidup."][/caption] Jika kubu Jokowi teriak-teriak HAM, lalu kenapa mereka membutakan diri dari sejarah hitam tiga jenderal yang kini rame-rame mendukung Jokowi-JK? Jadi, benar sudah, bahwa media-media kini sudah kompak gandengan tangan dibalik Jokowi. ADA APA? DAPAT APA MEREKA? Anggap saja, Kompasiana itu orang tua, maka seharunya ia mengayomi dan memayungi semua persepsi dan pendapat. Meski terjadi silang pendapat, sebagai orang tua dia tidak boleh represif dan tidak adil, atau mementingkan satu pendapat saja. Toh banyak, artikel-artikel yang mengkritisi Prabowo di media Kompasiana ini, tapi artikel itu aman. Lihat gambar di bawah : [caption id="attachment_338325" align="aligncenter" width="561" caption="List artikel di kompasiana tentang pelanggaran HAM Prabowo. Kenapa artikel saya tentang kejahatan HAM 3 jenderal pendukung Jokowi dihapus admin kompasiana?"]
