Kabar mengenai prediksi resesi ekonomi yang akan melanda dunia pada tahun 2023 belakangan ini memicu perdebatan di berbagai kalangan. Baik perdebatan antar ekonom, politikus, maupun pemikir-pemikir lainnya.
Pada umumnya, negara berkembang seperti Indonesia, Brazil, Meksiko, dan India merupakan negara-negara yang dijamin akan ikut terdampak oleh peristiwa-peristiwa global, terutama dalam hal ini, Resesi Dunia. Akan tetapi, menurut prediksi Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang diperkirakan akan berada dalam area “safe zone” dalam menghadapi resesi. Justru sebaliknya, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Cina, dan Inggris akan mengalami kesulitan dalam menghadapi resesi akibat inflasi yang tinggi di negara-negara tersebut, di mana akan berdampak pada pembuatan kebijakan moneter yang ikut mengetat.
Pertanyaan utama dalam menyikapi peristiwa ini adalah, sejauh apa awareness dan persiapan Indonesia dalam menghadapi resesi global, serta apakah Indonesia sudah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir resiko terbesar yang diperkirakan dapat menimpa masyarakatnya? Dalam menjawab pertanyaan ini, perlu kita pahami terlebih dahulu sistem laissez-faire dan mengingat kembali pelajaran yang dapat kita petik dari pemberlakuan sistem tersebut. Laissez-faire atau yang diartikan dalam Bahasa Inggris, yaitu “let it be” merupakan sebuah istilah yang pertama kali muncul pada abad ke-18 pada masa Revolusi Industri di Perancis.
Sistem ini mempercayai bahwa pemerintah tak perlu turut andil dalam urusan bisnis, pasar, maupun perekonomian negara, sebagaimana sistem ini percaya bahwa sistem ekonomi dapat dengan sendirinya memperbaiki diri dalam keadaan-keadaan yang tidak stabil.
Mengapa sistem ini penulis bahas dalam artikel ini? Laissez-faire dianggap sebagai sistem yang tak hanya bersifat mustahil untuk diimplementasikan dalam perekonomian di masa kini sebab intervensi pemerintah sangat krusial untuk megelola sistem perekonomian negara, akan tetapi juga dikarenakan sistem ini dinilai banyak membawa kerugian kepada masyarakat kecil dan para pekerja buruh karena berakibat pada realita bahwa mereka tidak mendapatkan jaminan security selama bekerja. Dari sistem ini, penting adanya kita memahami besarnya pengaruh pemerintah dalam mencampuri perekonomian negara. Terlebih lagi, dalam menyikapi kondisi-kondisi katastropik seperti Resesi Global, peran pemerintah justru paling dibutuhkan.
Meski Indonesia diprediksi tidak akan begitu merasakan dampak dari resesi, akan tetapi tak menjamin bahwa Indonesia bersifat kebal terhadap resesi tersebut. Diperkirakan bahwa Indonesia akan terdampak dalam sektor jalur ekspor, dengan pelemahan harga komoditas, serta pelemahan nilai tukar, yang berakibat pada melemahnya Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk menyikapi permasalahan ini, sangat krusial bagi Indonesia untuk dapat memusatkan perhatiannya terhadap bidang-bidang yang diperkirakan akan paling terganggu semasa resesi global berlangsung. Menurut Chatib, selaku salah satu ekonom Indonesia, sekaligus mantan Menteri Keuangan, tindakan pemerintah dalam menyikapi hal ini dapat dengan bentuk upaya seperti meningkatkan investasi maupun memberlakukan diversifikasi negara tujuan utama ekspor. Meski Indonesia diperkirakan tidak akan sampai mengalami resesi, terdapat kemungkinan besar bahwa Indonesia hanya akan mengalami perlambatan ekonomi atau slowdown dikarenakan kontribusi ekspor Indonesia hanya sebesar 25% dalam menyumbangi pertumbuhan ekonomi negara.
