Ketua Umum Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) H. Madari, S.Ag. menyatakan Rakornas APRI 2024 menghasilkan deklarasi Integritas Penghulu yang mencakup dua keputusan besar.
Rakornas APRI bertajuk "Bersama Mewujudkan Pelayanan KUA Berintegritas dan Bermartabat Menuju Transformasi Kementerian Agama" disampaikan Ketua Umum Asosiasi Penghulu Republik Indonesia H. Madari, S.Ag disaksikan 21 pengurus APRI yang hadir dan sejumlah penghulu secara online pada Rabu, 6 Mei 2024 di Jakarta.
Kegiatan Rakornas APRI diselenggarakan pada 6 -- 8 Mei 2024 di Hotel Ciputra Jakarta yang dibuka secara resmi oleh Dirjen Bimas Islam Prof. Dr. H. Phill Kamarudin didampingi Direktur Bina KUA Keluarga Sakinah H. Zainal Mustamin, S.Ag.
Menurut Madari, ada dua keputusan besar yang akan diambil. Keputusan besar tersebut akan diwujudkan dalam Keputusan Rakornas APRI dan dituangkan dalam penandatanganan Pakta Integritas
Yang pertama, Deklarasi Tahun Integritas demi mewujudkan layanan KUA yang bersih dan bermartabat. "Sebelumnya kami telah berkomunikasi dengan Ketua Wilayah dan telah dikonsolidasikan. Semua Ketua Wilayah siap mensukseskan Tahun Integritas ini," kata Madari.
Yang ke dua, terkait implementasi Deklarasi Tahun Integritas selanjutnya APRI akan membentuk Agent of Change di setiap kabupaten/kota. Pembentukan agent of change tak lain untuk meminimalisir banyaknya aduan masyarakat yang menjadi tamparan keras bagi APRI.
"Mudah-mudahan dengan deklarasi bersama, menyatakan kesiapan untuk menjadi penghulu berintegritas akan menurunkan angka dumas yang selama ini terjadi," kata Madari.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Agent of Change untuk selanjutnya akan menggalakkan Kampanye Anti Pungli yang akan dirumuskan lebih detil bentukannya seperti apa. "Yang pasti di KUA akan ditempatkan secara massif, entah itu banner atau sticker tertulis komitmen kita untuk tidak menerima pemberian/anti pungli," tambahnya lagi.
Tujuannya supaya masyarakat bisa melihat tulisan-tulisan tersebut sehingga masyarakat pun dengan sendirinya akan pelan-pelan teredukasi. Menurut Madari, budaya pungli harus dihilangkan secara sinergis baik dari unsur KUA hingga pimpinan.
Dibutuhkan dukungan penuh Dirjen Bimas Islam supaya tekad integritas tidak menjadi slogan semata, yaitu kesejahteraan penghulu. Satu hal lagi yaitu penguatan kebutuhan sarpras yang semakin bertambah terkait wacana KUA sebagai pusat layanan semua agama, misalnya tinta printer.
