Program tabungan dan investasi pemerintah di Indonesia telah menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah merancang berbagai kebijakan fiskal dan investasi yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Namun, meskipun ada sejumlah kebijakan yang menjanjikan, hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah penurunan tingkat pajak dan peningkatan belanja infrastruktur yang dirancang untuk mendorong investasi swasta dan memperbaiki daya saing Indonesia. Program ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI) dan domestik. Data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam rasio investasi terhadap PDB, sekitar 30% pada 2023, dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan masih terbatas. Hal ini terkait dengan kendala struktural seperti kualitas tata kelola dan ketidakpastian ekonomi global
Selain itu, meskipun investasi di sektor infrastruktur telah mengalami kenaikan signifikan, seperti yang tercatat dalam anggaran APBN yang lebih difokuskan pada proyek jalan, pelabuhan, dan energi, tantangan besar masih ada di sektor produktif. Penurunan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tercatat pada 2022 menunjukkan adanya inefisiensi dalam penyerapan investasi yang ada. Â Hal ini berimbas pada rendahnya tingkat pertumbuhan sektor-sektor produktif, yang seharusnya mampu mendorong kinerja ekonomi yang lebih luas.
Upaya meningkatkan tingkat tabungan masyarakat melalui skema incentivisasi seperti program Tabungan Simpanan Rakyat dan insentif pajak untuk investasi juga dihadapkan pada rendahnya minat masyarakat untuk menabung dalam jangka panjang. Menurut data BPS, tingkat tabungan nasional Indonesia tercatat hanya sekitar 33% dari PDB pada 2022, jauh di bawah angka rata-rata negara berkembang lainnya yang mencapai lebih dari 40%
Selain itu, kebijakan fiskal yang diterapkan untuk memperbaiki daya saing investasi juga menghadapi tantangan berupa ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Masalah birokrasi yang masih kompleks dan ketidakpastian peraturan sering kali memperlambat proses investasi, mengurangi efektivitas dari kebijakan yang telah dirancang. Pemerintah sendiri menyadari pentingnya reformasi struktural dan telah meluncurkan berbagai paket kebijakan untuk memangkas hambatan investasi, namun dampaknya masih terbatas
Kebijakan investasi yang tidak hanya berfokus pada sektor infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM dan pengembangan sektor digital, mulai menunjukkan hasil. Beberapa sektor seperti fintech dan ekonomi digital mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa investasi yang diarahkan ke sektor-sektor ini lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Meski demikian, keberhasilan sektor digital ini belum mampu mengimbangi kebutuhan untuk perbaikan di sektor-sektor tradisional yang membutuhkan investasi lebih besar.
Grafik Data WGI Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas tata kelola Indonesia dari 2016 hingga 2022, yang tercermin dalam kenaikan skor indeks WGI dari 0,38 pada 2016 hingga 0,64 pada 2022. Peningkatan ini menggambarkan kemajuan dalam aspek tata kelola, transparansi, dan efisiensi kebijakan publik yang berpotensi memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
Peningkatan skor WGI ini berkaitan erat dengan peningkatan daya tarik investasi. Semakin baik tata kelola pemerintahan, semakin tinggi kepercayaan investor untuk menanamkan modal mereka, baik dalam bentuk investasi langsung maupun tabungan domestik. Kualitas pemerintahan yang baik juga dapat memperbaiki sistem keuangan, sehingga lebih banyak individu dan badan usaha yang berani menabung dan berinvestasi dalam perekonomian.
Namun, meskipun ada peningkatan, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi hasil dan mengatasi hambatan birokrasi. Sehingga diharapkan jika tren positif ini terus berlanjut, Indonesia dapat memperkuat posisi ekonominya melalui kebijakan fiskal yang mendukung peningkatan tabungan dan investasi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
