Policy Mix di Tengah Spillover Ketidakpastian Global

Berawal dari ketidakpastian global yang terus menjadi tantangan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Efek spillover yang ditimbulkan oleh fluktuasi ekonomi internasional dapat memengaruhi stabilitas ekonomi domestik, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. 

Ketegangan geopolitik, kebijakan moneter negara maju, serta volatilitas pasar keuangan global turut memperburuk situasi ini. Dalam konteks ini, Bank Indonesia (BI) telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan campuran (policy mix) yang menggabungkan kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial untuk merespons ketidakpastian global dengan cara yang lebih efektif dan adaptif.

Sumber:Economic Policy Uncertainty

GEPU (Global Economic Policy Uncertainty) merupakan indikator yang mengukur ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi global. Fluktuasi GEPU dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam analisis ini, kita akan melihat bagaimana setiap bulan ketidakpastian kebijakan global yang tercermin dalam GEPU harus diwaspadai efek spillovernya terhadap perekonomian Indonesia.

Dari data yang tersedia, terlihat adanya fluktuasi signifikan pada GEPU sepanjang tahun 2024. Pada bulan Januari, GEPU mencapai 229,74, yang merupakan titik tertinggi dalam setahun, sebelum menurun tajam pada Februari ke angka 197,36. 

Fluktuasi ini menggambarkan ketidakpastian yang tinggi di awal tahun, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor global, seperti perubahan kebijakan moneter di negara maju atau ketegangan geopolitik. Penurunan GEPU pada bulan Februari hingga Maret dapat mengindikasikan bahwa ketidakpastian global sedikit mereda, namun kembali meningkat pada bulan Juni hingga Juli, ketika GEPU mencapai 236,08, mencerminkan ketegangan yang lebih tinggi dalam kebijakan ekonomi global.

Penting untuk diingat bahwa ketidakpastian global ini dapat menimbulkan efek spillover atau dampak yang menyebar ke perekonomian Indonesia. Efek spillover ini dapat terjadi melalui beberapa saluran. Salah satunya adalah pasar modal. 

Ketika ketidakpastian global meningkat, investor cenderung menarik investasinya dari pasar negara berkembang seperti Indonesia, menyebabkan aliran modal keluar yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah dan menambah volatilitas di pasar keuangan. Hal ini tercermin pada peningkatan GEPU yang diikuti dengan ketidakstabilan nilai tukar rupiah pada periode tertentu.

Selain itu, ketidakpastian kebijakan global juga dapat mempengaruhi arus perdagangan internasional. Perubahan kebijakan di negara besar, seperti kenaikan suku bunga di AS atau kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis, dapat mengganggu rantai pasokan global dan memengaruhi ekspor-impor Indonesia. Dampak ini akan lebih terasa jika ketidakpastian tersebut berlarut-larut, menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang-barang ekspor Indonesia atau lonjakan biaya impor.

Pentingnya Policy Mix dalam Menanggapi Spillover Dalam menghadapi dampak dari spillover ketidakpastian global, kebijakan campuran yang diterapkan oleh Bank Indonesia telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik. 

Kebijakan campuran ini mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan, antara lain kebijakan suku bunga, stabilitas nilai tukar, manajemen arus modal, serta kebijakan makroprudensial. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi BI untuk merespons perubahan cepat dalam kondisi global dan memitigasi dampak negatif dari ketidakpastian tersebut.

1. Kebijakan Moneter: Kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI 7-day Reverse Repo Rate) digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar. Dalam menghadapi lonjakan inflasi global dan gejolak pasar, BI menaikkan suku bunga secara agresif, seperti yang terjadi pada Taper Tantrum 2013, di mana suku bunga naik 175 basis poin dalam waktu enam bulan. Kebijakan ini berhasil mengurangi arus modal keluar dan menstabilkan rupiah.
2. Kebijakan Makroprudensial: Bank Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik, khususnya terkait dengan arus kredit. Pada 2013, BI menyesuaikan kebijakan rasio pinjaman terhadap nilai (loan-to-value/LTV) untuk menahan laju pertumbuhan kredit properti dan otomotif yang mencapai 30%. Langkah ini mencegah terjadinya risiko gelembung aset yang dapat memperburuk ketegangan ekonomi domestik.
3. Stabilitas Nilai Tukar: Selain kebijakan suku bunga, BI juga aktif melakukan intervensi di pasar valas untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Pada 2013, BI melakukan intervensi ganda di pasar valuta asing dan pasar obligasi untuk mencegah penurunan nilai tukar lebih lanjut. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah arus modal yang keluar.
4. Koordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas Keuangan: Salah satu kunci keberhasilan kebijakan campuran adalah koordinasi yang erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas keuangan lainnya melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menanggapi tantangan ekonomi secara holistik dan efektif. Misalnya, pada 2022-2023, dengan meningkatnya ketidakpastian global, KSSK memperkuat kebijakan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi domestik dan menjaga stabilitas pasar keuangan.