Masa Depan Politik Luar Negeri Indonesia

Keberhasilan hubungan luar negeri dan diplomasi internasional Indonesia sampai batas tertentu sangat ditentukan oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam negeri. Keinginan-keinginan di bidang luar negeri harus selalu disesuaikan dengan kapasitas, kepentingan dan keadaan di dalam negeri. Dengan kata lain, dibutuhkan desain politik luar negeri yang baru, yang tidak lagi terpenjara dalam romantisme masa lalu, namun lebih mencerminkan kebutuhan masa sekarang dan masa depan.

Untuk itu politik luar negeri Indonesia ke depan mau tidak mau akan dihadapkan kepada sejumlah faktor internal, Pertama, politik luar negeri harus selalu diabdikan untuk kepentingan nasional. Dalam hal ini, kepentingan nasional yang paling utama adalah bagaimana mempercepat proses pemulihan ekonomi, sehingga cita-cita untuk memakmurkan masyarakat dapat terwujud.

Faktor kedua adalah semakin pentingnya opini publik dalam proses perumusan kebijakan, termasuk di bidang politik luar negeri. Sebagai sebuah negara demokrasi, politik luar negeri Indonesia juga harus mencerminkan aspirasi publik secara luas.

Faktor ketiga, yang berkaitan dengan faktor kedua, adalah berubahnya struktur pengambilan keputusan, dimana pemerintah bukan lagi merupakan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Dunia semakin ditandai oleh kecenderungan koalisi dan interaksi yang semakin intensif yang bersifat lintas batas negara (transnasional) diantara organisasi-organisasi masyarakat warga. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat warga dalam proses kebijakan luar negeri merupakan suatu keniscayaan apabila pemerintah menginginkan adanya politik luar negeri yang legitimate serta didukung secara luas oleh konsistituen di dalam negeri.

Faktor keempat berkaitan dengan peran Islam dalam politik dalam negeri. Sebagai negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam kedudukan gerakan-gerakan Islam sebagai wahana pengartikulasian sentimen publik menjadi faktor penting bagi kebijakan luar negeri. Keterlibatan dan keikutsertaan organisasi-organisasi massa berbasis Islam, baik dalam proses kebijakan luar negeri maupun dalam mendukung pelaksanaan diplomasi, senantiasa dibutuhkan dan perlu didorong untuk memperkuat dukungan di dalam negeri dan adanya konsensus nasional terhadap agenda-agenda Indonesia di panggung internasional.

Faktor kelima, adalah keharusan bagi politik luar negeri untuk mencerminkan adanya nilai-nilai baru yang berkembang di dalam negeri. Faktor keenam adalah kapasitas nasional (national capacity) dalam menjalankan keinginan-keinginan di bidang luar negeri.

Keseluruhan faktor domestik di atas menunjukkan adanya suatu keharusan bagi Indonesia untuk memfokuskan agenda politik luar negeri yang realistis. Aspirasi-aspirasi mulia (grandeur), seperti ikut menyelesaikan konflik di Timur Tengah, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan menyelesaikan masalah nuklir tentunya tidak realistis karena tidak didukung oleh kapasitas domestik yang ada pada saat sekarang.

Masa depan politik luar negeri Indonesia bukan hanya terletak pada kemampuannya untuk membangun dirinya sendiri, tetapi juga kemampuannya untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang muncul dari perubahan-perubahan yang terjadi. Bagi Indonesia, yang tidak boleh berubah adalah komitmen politik luar negerinya untuk tetap menjadi bagian dari kolaborasi internasional untuk menciptakan lingkungan global yang lebih stabil dan aman, tentu tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional dasar Indonesia.

Dengan demikian tantangan Indonesia ke depan adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang profesional yang mampu mengantisipasi berbagai isu global dan nasional dan memperjuangkan kepentingan nasional.