Hutang Nyawa, Demokrasi Kita

Pemilu telah berlalu, namun pekerjaan rumah KPU masih menumpuk. Serangkaian proses penghitungan suara masih berjalan, belum lagi persoalan saling klaim kemenangan antar kubu paslon membuat sengkarut permasalahan kian menumpuk. KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak hanya direpotkan dengan proses penghitungan suara, namun tudingan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara juga disematkan kepada KPU. 

Tidak hanya KPU yang terkena masalah pasca pemilu, sejumlah lembaga survei pun mendapat perlakuan serupa. Terstruktur, Sistematis, Masif, dan Brutal atau TSMB, istilah itulah yang kerap disematkan kepada KPU oleh BPN, sebab dinilai mendukung salah satu paslon. 

Peliknya persoalan pasca pemilu kemarin, tidak hanya sebatas tudingan dan perang angka, hasil survei masing-masing kubu. Lebih dari itu, ada 1.695 orang petugas KPPS yang menjadi korban, baik korban meninggal ataupun sakit. Korban meninggal sebanyak 255 orang dan 1.470 orang sakit, seperti konfirmasi dari Viryan anggota Komisioner KPU. Jumlah angka korban-korban tersebut masih memungkinkan untuk terus bertambah. Melalui akun Instagramnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bela sungkawa dan menyebut petugas KPPS yang meninggal sebagai pejuang demokrasi.

Sejauh ini, perdebatan tentang situng KPU masih bekelindan diranah publik, terutama di sosial media. Banyaknya hoaks yang bertebaran di sosial media menjadi semacam bumbu-bumbu penyedap bagi diskusi kusut perdebatan jagat maya. Peliknya lagi, masyarakat sebagai pengguna sosial media tidak cukup kritis dan terkesan apatis terhadap hoaks-hoaks yang tersebar di sosial media. Kebanyakan masyarakat menelan mentah hoaks-hoaks tersebut tanpa melakukan verifikasi. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya akun-akun yang seolah melegitimasi hoaks pemilu tersebut.

Hal yang kontras, ketika banyak petugas KPPS yang menjadi korban, namun masyarakat hanya disibukan dengan perdebatan kusut tentang siapa yang menang dalam pemilu 2019 atau sibuk mencari kecurangan-kecurangan pemilu yang bahkan bisa saja dilakukan oleh masing-masing kubu paslon, tanpa memberikan kesempatan bagi rasa kemanusiaan berbicara atas peristiwa tersebut dan menyerahkan bahkan terkesan menyalahkan peristiwa tersebut kepada pemerintah. 

Banyaknya korban yang meninggal hingga sakit, seharusnya menjadi cermin kewarasan akal dan pikiran, serta nurani bagi mereka para politikus yang sibuk memastikan berapa suara yang mereka peroleh. Sebab, ditengah gaduh tentang penghitungan suara dan klaim kemenangan masing-masing kubu, ada keluarga korban KPPS yang sedang berduka. 

Sudah seharusnya, peristiwa tersebut menjadi bekal bagi mereka, para wakil rakyat dan presiden yang terpilih untuk selalu amanah dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Sebab, terlalu murah nyawa mereka apabila hanya menjadi tumbal bagi jalannya sebuah proses demokrasi tanpa ada perubahan yang signifikan dan menyeluruh untuk kepentingan masrakyat. 

Seolah memastikan siapa yang menang adalah hal yang signifikan, namun mengindahkan hal yang lebih konkrit dari pelaksanaan sebuah pesta demokrasi dan tujuan akhir dari sebuah sistem demokrasi. Bukankah sudah jelas, bahwa sistem demokrasi dibentuk adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat?