Begitu kita memasuki lorong sejarah politik, Niccol Machiavelli muncul sebagai sosok yang tak terlupakan. Seorang diplomat, politikus, dan filsuf asal Italia, Machiavelli mengukir namanya sebagai ahli teori dan peran utama dalam realitas teori politik. Ketika pada masa Renaisans, ia sangat disegani di Eropa.
Dua karyanya yang legendaris, "Discorsi Sopra la Prima Deca di Tito Livio" dan "Il Principe" (Sang Pangeran), tidak hanya menjadi penjelas harapan untuk menyembuhkan gejolak pemerintahan di Italia Utara, tetapi juga merambat menjadi buku panduan dalam merajut politik pada masa itu. Bahkan kini, teorinya meresap dalam peradaban kita, menjadi katalisator tak terlihat dalam tari politik yang kita saksikan setiap hari.
Il Principe, Niccol Machiavelli membuka tirai ke dunia rahasia kekuasaan politik. Ditulis pada tahun 1513, karya ini bukan sekadar kumpulan kata-kata kuno, melainkan sebuah panduan intelektual yang merinci tindakan yang harus diambil untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Buku ini menyibak rahasia pemerolehan, pelestarian, dan penggunaan kekuasaan politik di dunia Barat pada masa pemerintahan monarki. Namun, pesan-pesan Machiavelli tidak terkungkung oleh waktu atau tatanan politik masa lampau. Il Principe mampu menyerap ke dalam tanah subur konteks negara demokrasi modern saat ini.
Jika kita merenung pada esensi negara, satu unsur krusial yang muncul adalah kebutuhan akan stabilitas. Pandangan ini tidak hanya terbatas pada masa Niccol Machiavelli dalam Il Principe, tetapi merayap melintasi zaman, menyentuh panggung politik negara demokrasi modern.
Machiavelli, dalam pandangannya, mengukuhkan pentingnya stabilitas wilayah bagi seorang pangeran atau penguasa. Di dalam dinamika politik negara demokrasi, stabilitas politik tidak hanya menjadi penopang keberlanjutan pemerintahan, tetapi juga fondasi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Ketika kita mengarahkan pandangan ke relung moralitas dalam politik, sudut pandang Machiavelli membawa kita ke dalam paradoks yang mencengangkan. Realitas politik, seperti yang diuraikannya, seringkali melibatkan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan standar moralitas yang dianut oleh masyarakat umum. Kita dihadapkan pada dilema etis, di mana kebijakan politik seringkali memerlukan langkah-langkah yang dapat dipersepsikan sebagai tidak bermoral demi mempertahankan kekuasaan dan kestabilan Negara.
Dalam panggung politik negara demokrasi, antara moralitas dan etika keputusan politik memainkan peran sentral. Pemimpin dihadapkan pada dinamika yang kompleks, di mana pertimbangan moral dan etika perlu diakomodasi, bahkan ketika keputusan yang diambil terkadang memerlukan langkah-langkah yang melewati batas moral untuk mempertahankan kekuasaan dan kestabilan Negara.
Menengok lebih jauh dalam konsep demokrasi yang berakar pada prinsip "dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat," kita masuki ranah di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini adalah fondasi konsep politik di negara demokrasi, sebuah realitas yang tidak terkecuali di negara seperti Indonesia.
Prinsip ini dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  dengan konteks ini, pemimpin negara demokrasi harus mampu memimpin dan mempertahankan kekuasaan dengan memprioritaskan kepentingan rakyat.
Melalui proses pemilu, masyarakat memiliki suara dalam menentukan pemimpin mereka, sebuah aspek inti dari konsep demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Sementara itu, pelaksanaan UUD NRI 1945 menjadi pedoman esensial yang mengarahkan kebijakan dan tindakan pemerintah, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara.
