Topik pembahasan pada hari ini, saya akan memberikan opini tentang “Pemanfaatan potensi ekonomi Indonesia di Era Pandemic Recovery” Terdapat artikel yang menjelaskan bahwa Menteri Sosial, Ibu Tri Rismaharini menyiapkan langkah antisipasi terkait pandemi virus corona (Covid-19) dan sudah memprediksi bahwa sejumlah kalangan bisa berlangsung hingga 5 sampai 10 tahun mendatang di Indonesia.
Mantan Wali Kota Surabaya ini juga meminta agar masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya kasus Covid-19 tak mengalami lonjakan yang bisa memicu penerapan PPKM ketat. Jika PPKM ketat diberlakukan kembali, maka pihaknya harus menyalurkan bansos Covid-19 di tengah keterbatasan dana.
Beliau mengakui bahwa akan berat jika harus menjalani masa pandemik 10 tahun berturut-turut, namun antisipasi tetap harus dipersiapkan sejak dini. Ibu Kementerian Sosial mengatakan “Prediksi pandemi Covid 5 sampai 10 tahun, ya kita harus siaga terus. Memang berat tapi kita antisipasi supaya tidak terjadi lonjakan seperti kemarin.”
Bu Risma menyampaikan bansos Covid-19 dari Kemensos diberikan karena ruang gerak masyarakat untuk bekerja dibatasi. Ia menyampaikan sudah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pemberian BST Covid-19 di masa PPKM. Jika PPKM dicabut, bansos tunai tersebut juga akan dihentikan. “Makanya kami sampaikan kalau disiplin protokol kesehatan bisa berjalan baik, maka pembatasan itu bisa dihindari, ekonomi bisa tetap berjalan,” ujar Risma.
Bu Risma juga menerangkan bahwa sejak awal pihaknya sudah memberikan data penerima bansos kepada DKI Jakarta. Pihaknya juga sudah berkoordinasi secara virtual dengan pihak Dinas Sosial DKI Jakarta terkait data penerima bansos agar tepat sasaran.
Pihaknya kemudian meminta DKI Jakarta untuk menggunakan data bansos dari Bulog karena data tersebut sudah berbentuk final. Terkait ini, Risma mengatakan sudah berkoordinasi kembali dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Dinas Sosial DKI Jakarta juga sudah mengaku telah rampung menyalurkan bansos tunai yang sebelumnya tertunda akibat dugaan data ganda.
Kementrian Sosial memberikan sejumlah paket Bansos untuk masyarakat yng terdampak atau terpapar Virus Covid-19. Selain itu program BST senilai Rp. 300.000,00 per bulan untuk para warga yang terdampak atau terpapar virus Covid-19, Kementrian Sosial negara Indonesia juga menyalurkan bansos berupa bahan pokok seperti beras di daerah jawa sampai dengan bali.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan Perum Bulog telah menyalurkan bantuan sosial beras 10 kg per keluarga kepada 20 juta keluarga. Ini artinya penyaluran bansos beras gelombang pertama telah diselesaikan dan kini masuk dalam proses penyaluran tahap kedua untuk 8,8 juta keluarga. Pemerintah menargetkan total bantuan beras disalurkan kepada 28,8 juta keluarga penerima.
Saya secara pribadi ingin berpendapat bahwa saya mendukung apa yang telah dikatakan oleh Menteri Sosial, Ibu Tri Rismaharini tentang masyarakat Indonesiayang seharusnya mematuhi protokol kesehatan. Karena jika masalah protokol kesehatan tidak dapat dikendalikan, maka kestabilan ekonomi di negara Indonesia mulai sedikit demi sedikit bergeser ke bawah.
Disebabkan adanya program pemerintah yaitu PPKM yang mengakibatkan banyaknya perusahaan mikro, apalagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah pedagang maka sudah pasti banyak mengalami kerugian besar dan tidak sedikit harus menutup dagangan mereka atau bankrut.
Jika saja sedari awal masyarakat Indonesia patuh dan mengikuti protokol kesehatan yang telah disarankan oleh pemerintah Indonesia, itu bisa menjadi kunci upaya mencegah penyebarluasan virus Covid-19.
