Dewasa ini seringkali kita ini merasa minder dan malu dengan celotehan teman-teman dari negara lain, yang seringkali mengatakan bahwa mata uang Indonesia itu besar nominalnya tetapi kecil sekali nilainya, sehingga ada 'celotehan' untuk menukar beberapa ratus ribu dolar saja kita harus membawa beberapa karung uang rupiah, memang begitulah kondisinya.
Oleh karena itu sudah bukan menjadi rahasia publik, kalau beberapa waktu ini banyak sekali merebak wacana redenominasi rupiah dan pro-kontranya. Perlu kita pahami diawal, bahwa pengartian redominasi rupiah sendiri adalah pemotongan nilai mata uang yang diiringi penurunan harga secara sebanding juga, contoh mudahnya, seumpama ada uang Rp 1000-, setelah di redominasi menjadi Rp 1,- (dipotong 3 angka nolnya), maka selanjutnya harga barang yang sebelumnya seharga Rp 1.000,- juga ikut turun menjadi Rp 1,-.
Bagaimana kabar selanjutnya tentang redenominasi ini ?. Seperti yang diberitakan di harian Kompas Rabu, 20 Agustus 2014, bahwa rencana pembahasan RUU redenominasi akan terus berlanjut di periode pemerintahan baru. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR, Andi Timo Pangerang berikut ini,
” Kami sudah melihat bagaimana negara luar sudah melakukan redenominasi ini dengan baik, tetapi DPR tak akan punya waktu yang cukup menyelesaikannya, terlebih waktu jabatan anggota DPR periode 2009-2014 tinggal 40 hari lagi. RUU redenominasi ini merupakan inisiatif pemerintah untuk menyederhanakan angka, dan bukan pemotongan nilai uang yang ada, Jadi nilai tak ada yang berkurang. Negara luar, seperti Turki sudah melakukan redenominasi dan efektif dalam mengendalikan ekonomi dan inflasi di negara mereka,”
Lantas bagaimana kita bisa memastikan ketepatan dari wacana adanya redenominasi Rupiah tersebut ? Lantas apa alasan paling mendasar Indonesia harus melakukan redenominasi Rupiah tersebut, selain yang diungkapkan oleh Anggota DPR diatas ?
Seperti yang sudah kita ketahui tentang keadaan ekonomi Indonesia, bahwa di setiap tahun kita selalu mengalami inflasi atau kata lainya harga suatu komoditi harus ditetapkan dengan angka yang lebih tinggi. Nah dengan semakin banyaknya angka-angka tersebut, tentu saja hal itu akan mempersulit proses transaksi di masa yang akan datang, selain itu perhitungan dengan nominal yang banyak tentu akan mempersulit perhitungan jika dibandingkan dengan nominal yang sedikit.
Contoh mudahnya begini, suatu saat saya bertemu kembali dengan teman saya seorang akuntan yang bekerja di luar negri, saat dia pulang ke Indonesia, dia seringkali mengeluh melakukan kesalahan dalam perhitungan angka, maklumlah di luar negri dia terbiasa menghitung mata uang yang jumlah nolnya tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan Indonesia yang mata uangnya nolnya sampai puluhan, inilah salah satu contoh kenapa nominal dengan jumlah yang banyak berpotensi menyulitkan transaksi yang terjadi setiap hari.
Yang harusnya kita pahami juga adalah redenominasi itu berbeda sekali dengan sanering, secara teorinya redenominasi mata uang itu tidak akan menyebabkan kenaikan harga, karena harganya juga ikut terpotong. Berbeda dengan sanering, karena mata uang yang terkena sanering tentu saja akan terpotong nilai mata uangnya, sedangkan harga barang-barang ‘tidak dijamin’ ikut turun seiring dengan dipotongnya nilai mata uang tersebut, dengan demikian benar apa yang dikatakan oleh anggota DPR diatas, bahwa redenominasi tidak akan mengurangi daya beli dari uang tersebut.
Jika membahas masalah redenominasi ini, akan mengingatkan penulis terhadap negara di daratan Afrika yaitu Zimbabwe, negara ini adalah salah satu negara yang cukup sering melakukan redenominasi mata uangnya. Tercatat dalam kurun waktu 6 Tahun, setelah pemerintah mereka melakukan ‘akrobat‘ cetak-cetak uang se-enaknya sendiri, negara terebut mengalami hiper- inflasi, sehingga Zimbabwe dalam kurun waktu tersebut sudah 4 kali melakukan redenominasi mata uangnya. Akan tetapi fatalnya program redominasi di Zimbabwe dilakukan ketika angka inflasi di negara mereka sangat tinggi, sehingga redenominasi bukanya menjadi solusi, justru malah membuat inflasi tersebut semakin tinggi.
Mari kita renungi kembali, bahwa para pelaku ekonomi itu adalah manusia yang tidak selalu bersifat rasional, karena dengan adanya unsur emosi dalam diri manusia, tentu saja respon manusia terhadap kebijakan redenominasi ini harus dipertimbangkan lebih matang, bisa saja saat itu para pelaku ekonomi (manusia) tersebut akan lebih cenderung memilih memegang komoditas, terutama komoditas-komoditas yang tahan terhadap inflasi, salah satu contohnya mereka akan lebih tertarik menyimpan emas, tanah, dan bangunan. Jika hal ini terjadi tentu saja hal ini akan berdampak buruk bagi ekonomi negara ini, karena tingkat konsumsi berkurang ini bisa berdampak buruk terhadap laju pertumbuhan ekonomi karena berpotensi mengurangi konsumsi, selain itu akan menyebabkan malemahnya nilai kurs Rupiah terhadap mata uang lainya.
Efek lain dari adanya redenominasi ini adalah, adanya potensi pembulatan harga ke atas dengan alasan untuk mempermudah transaksi. Semisal harga komoditas yang sebelumnya harga Rp 1.300,- akan menjadi Rp 1.3,-. Karena alasan yang telah disebutkan di atas, harganya akan dibulatkan menjadi Rp 1,5,-. dan jika ini terjadi, maka hal ini akan mempertinggi tingkat inflasi juga.