Penafsiran terhadap Plang Aturan Dilarang Parkir di Trotoar

Parkir di trotoar telah menjadi kebiasaan yang meresahkan di Indonesia. Terlepas dari alasan seperti minimnya lahan parkir. Trotoar bukanlah tempat parkir kendaraan bermotor. Aturan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa fasilitas publik seperti trotoar harus digunakan sesuai peruntukannya. 

Dok.pribadi

Parkir kendaraan di trotoar dianggap sebagai pelanggaran karena merampas hak pejalan kaki untuk menggunakan ruang tersebut. hal ini jelas melanggar hak pejalan kaki dan menimbulkan berbagai dampak negatif, yaitu :

1.melanggar  Hak Pejalan Kaki
Trotoar adalah jalur utama bagi pejalan kaki, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan ibu dengan kereta bayi. Ketika kendaraan parkir di trotoar, pejalan kaki dipaksa berjalan di jalan raya, yang meningkatkan risiko kecelakaan.
2.Gangguan Mobilitas
Kendaraan yang terparkir di trotoar menghalangi alur pergerakan pejalan kaki. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan bergerak, terutama saat menyebrang jalan atau melalui kawasan padat.
3.Merusak Keindahan Kota
Parkir sembarangan di trotoar membuat kota terlihat tidak teratur, kumuh, dan semrawut. Kota yang modern dan ramah lingkungan harus memberikan prioritas pada pejalan kaki, bukan kendaraan bermotor.
4.Meningkatkan Risiko Kecelakaan
Ketika pejalan kaki harus berjalan di jalan raya karena trotoar terhalang, potensi kecelakaan meningkat, terutama di jalan-jalan dengan lalu lintas padat.

Menurut saya tentang aturan dilarang parkir di trotoar  sudah benar dikarenakan  Parkir di trotoar tidak hanya merugikan pejalan kaki tetapi juga merupakan pelanggaran hukum. Berdasarkan Pasal 275 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pelanggar dapat dikenakan denda hingga Rp500.000 atau sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1.Peningkatan Edukasifungsi trotoar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak parkir sembarangan.
2.Peningkatan Fasilitas Parkir
Pemerintah harus menyediakan fasilitas parkir yang memadai di kawasan perkotaan, sehingga pengendara tidak tergoda untuk parkir di trotoar.
3.Penegakan Hukum yang Tegas
Aparat penegak hukum harus konsisten memberikan sanksi kepada pelanggar agar aturan ini benar-benar ditegakkan.