Tepatnya 48 hari yang lalu masyarakat Banten terkejut oleh penangkapan adik kandung Gubernur Banten, yaitu Tb Chaeri Wardana yang lebih akrab dipanggil Wawan dalam kasus penyuapan terhadap ketua Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak. KPK pun langsung bereaksi terhadap kasus tersebut dan langsung mengeluarkan larangan berpergian keluar negeri untuk sang kakak, yaitu Ratu Atut Choisiyah.
Media pun gencar melakukan pemberitaan terhadap kasus tersebut sehingga mendongkrak “popularitas” Ratu Atut Choisiyah, dan berujung pada terusiknya Dinasti Politik di Banten yang sejak lama tidak tersentuh oleh media nasional. Entah kemana masyarakat Banten selama ini yang tidak menyadari bahwa ada sebuah dinasti yang mengusai Banten dengan segala kekuasaan yang kuat didalamnya. Atau ternyata kita tahu, hanya saja kita tidak mau pusing memikirkan cara mengungkapkannya dan bersikap pura-pura tidak tahu.
Sayangnya kondisi politik dinasti di Banten seperti ini tampaknya kurang mendapat perhatian masyarakat Banten, karena pada beberapa daerah di banten masyarakatnya belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahnya. Hal ini sangat miris karena setelah reformasi 1998 Indonesia sedang memulai era demokrasi politik yang bersih, namun oknum elit politik justru memanfaatkannya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa kita harus menyalahkan sistem atau kita menyalahkan sikap kita yang seakan-akan tunduk oleh kekuatan dengan berbagai tindakan dan komunikasi politik yang digunakan untuk menutupi praktek tersebut sehingga terbentuk opini di masyarakat Banten yang membuat praktek dinasti politik adalah hal yang masih dianggap dalam batas kewajaran.
Praktek ini diawali ketika Ratu Atut Choisiyah terpilih menjadi Gubernur Banten melalui pilkada pada tahun 2006 yang menuai banyak kontroversi. Ratu Atut sendiri merupakan anak dari tokoh sentral banten Yaitu H. Tb. Chasan Sochib, yang juga pemimpin tunggal kelompok paling dominan di Banten yang sering disebut kelompok "Rau". Ayanya sangat berperan dalam menjadikan atut seorang politikus, lewat lobi-lobi politiknya dengan salah satu partai berkuasa saat itu berhasil memasukan Atut ke dalam kepengurusan partai. Penguasan dalam posisi kunci partai di tingkat kota dan provinsi adalah kunci dinasti ini dapat memuluskan jaring kekuasaannya.
Hingga saat ini ada beberapa anggota keluarga mulai dari anak, menantu hingga saudara ipar yang menjabat posisi penting di Banten. Diantaranya yaitu suami Ratu Atut, Alm. Hikmat Tomet yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Banten. Rencananya Hikmat akan dipercaya kembali oleh Golkar untuk mengikutipemilu legislatif 2014 dari dapil Banten 2, namun pada tanggal 9 November lalu karena penyakit stroke ia meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto.
Lalu anak pertama Ratu Atut, Andika Hazrumy berstatus anggota DPD yang kini mencalonkan diri sebagai anggota DPR di dapil Pandeglang-Lebak. Adik Andika, yakni Andiara Aprilia kini mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Hingga menantu Ratu Atut, istri dari Andika, yakni Ade Rosi Khaerunissa menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Serang. Dia pun mendaftar sebagai caleg DPRD Banten dari Partai Golkar. Kemudian Kakak kandung Ratu Atut, Tatu Chasanah merupakan Wakil Bupati Serang. Dan yang paling segar adalah kakak tiri Ratu Atut, Haerul Jaman yang baru terpilih sebagai Walikota Serang. Disusul adik ipar Ratu Atut, Airin Rachmi Diany merupakan Walikota Tangerang Selatan sejak 2011. Dan yang terakhir adalah Ibu tiri Ratu Atut, yaitu Heryani yang merupakan istri ke empat dari ayahnya yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Pandeglang.
Menurut Harol D. Laswell, “Politics is who gets what, when, and how”. Tidak heran mengapa banyak keluarga dari Ratu Atut Choisiyah mendapatkan jabatan – jabatan yang strategis di berbagai lini pemerintahan, semua itu diawali dengan menempatkan anggota keluarga diposisi vital, yaitu Seorang Gubernur tentunya yang diharapkan dapat membantu anggota keluarga lainnya dikemudian hari. Bila ditinjau dari ilmu komunikasi, pencitraan yang dilakukan oleh Ratu Atut Choisiyah dalam menjalankan roda pemerintahannya juga sangat membantu proses terbentuknya politik dinasti ini. Atut memang termasuk jarang tampil di televisi, namun ia memiliki strategi pencitraan yang luar biasa nyaris menyamai politisi - politisi besar di negeri ini. Melalui puluhan baliho yang terpampang di berbagai sudut jalan, hingga gedung-gedung pelayanan masyarakat sukses membuat warga Serang dan sekitarnya seakan-seakan di hipnotis oleh kemajuan Provinsi Banten yang semu.
Nyatanya bila menurut berdasarkan ilmu hukum tata Negara dan politik tidak ada aturan perundangan yang melarang kehadiran dinasti politik. Karena itu merupakan hak politik setiap warga negara, apa pun latar belakang keluarganya. Asal yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk menjalankannya, publik mempercayainya, dan tidak melanggar aturan dalam memperoleh jabatan tersebut, maka tidak ada alasan untuk melarang siapapun berpolitik hanya karena latar belakang keluarga yang bersangkutan.
Akan tetap dibutuhkan kesadaran atas norma, etika dan nilai kepatutan bagi mereka yang sadar akan posisinya yang berada di dalam sebuah jabatan penting. Karena apabila kekuasaan bertemu dengan bisnis maka sangatlah mungkin akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti yang di bicarakan oleh presiden beberapa waktu lalu.
Dinasti Politik bisa menjadi upaya untuk mematikan demokrasi di suatu provinsi. Terutama di Banten yang masih sangat membutuhkan banyak pembelajaran tentang demokrasi yang sesungguhnya di usianya yang relatif muda. Publik pun wajib mengawasi sepak terjang semua politisi, termasuk para anggota dinasti politik dan tetap waspada terhadap apapun yang dilakukan oleh para pemimpinnya.
Ulang tahun Banten yang ke-13 ini merupakan sebuah berkah, karena momentum hadir untuk memberikan kesempatan agar hukum tidak hanya tersimpan di dalam laci meja para hakim dan jaksa di provinsi ini (Banten).
Dhenim Prianka | Tugas Penulisan Artikel | Jurnalistik 5.E | 6662110619
