Pertambahan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia melalui sensus penduduk tahun 2010 diketahui jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat tersebut harusnya disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, namun sampai saat ini kesejahteraan masyarakat di Indonesia masih kurang merata terbukti dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan yang mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi. Dari permasalahan yang muncul ini siapakah yang harus disalahkan? Pemerintah atau rakyat? Perekonomian Indonesia yang sekarang carut marut juga menjadi penyebab permasalahan ini.
Kebijakan pemerintah dalam menentukan RAPBN dan APBN mungkin sudah benar akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah dan penyalahgunaan kekuasaan yang akhirnya berimbas pada rakyat. Pembagian alokasi anggaran dana pemerintah dan rakyat sendiri terbilang tidak seimbang. Anggaran yang ada di negara kita sendiri masih banyak diperuntukkan untuk pemerintah dibanding untuk rakyat. Padahal di Indonesia ini masih banyak penduduk yang belum sejahtera dalam hal ekonomi. Hal ini disebabkan karena penyediaan fasilitas pelayanan publik oleh pemerintah kurang.
Alokasi Belanja Negara pada APBN 2015 sebesar Rp 2.039,5 T digunakan Rp 638 T (31%) untuk transfer ke daerah, Rp 9,1 T untuk dana desa, Rp 647,3 T (32%) untuk belanja kementerian negara atau lembaga, Rp 414,7 T (20%) untuk subsidi, Rp 152 T (8%) untuk pembayaran bumga utang, dan Rp 178,4 T (9%) untuk belanja lainnya.
Alokasi Belanja Negara pada APBNP 2015 sebesar Rp 1.984,1 T digunakan Rp 643,8 T (32%) untuk transfer ke daerah, Rp 20,8 T (1%) untuk dana desa, Rp 795,5 T (40%) untuk belanja kementerian negara atau lembaga, Rp 212,1 T (11%) untuk subsidi.
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi pada APBN 2015 sebesar Rp 1.392,4 T digunakan Rp 891,8 T (64%) untuk pelayanan umum, Rp 146,4 T (10,5%) untuk pendidikan, Rp 143,5 T (10,3%) untuk ekonomi, Rp 96,8 T (7%) untuk pertahanan, Rp 46,1 T (3,3%) untuk ketertiban dan keamanan, Rp 21,1 T (1,5%) untuk kesehatan, Rp 20,5 T (1,5%) untuk perumahan dan fasilitas umum, Rp 10,7 T (0,8%) untuk lingkungan hidup, Rp 8,3 T (0,6%) untuk perlindungan sosial, Rp 5,3 T (0,4%) untuk agama, dan Rp 1,9 T (0,1%) untuk pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dari data yang tersedia, kita dapat melihat bahwa alokasi dana untuk masyarakat apalagi masyarakat di desa sangat kurang. Ini yang menyebabkan mengapa banyak orang desa memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Masyarakat desa berpikir bahwa dengan melakukan urbanisasi, mereka mendapatkan kehidupan yang layak di kota. Namun sekarang, bukannya mendapat kesejahteraan akan tetapi mendapat kesengsaraan yang akhirnya menambah permasalahan di Indonesia. Desa merupakan penyumbang dan penghasil komoditas pangan terbesar di negara. Di desa lah bahan pangan dikembangkan dan hasilnya disalurkan ke berbagai daerah. Hasil pertanian, perkebunan hingga peternakan pengembangannya terpusat di desa-desa. Harusnya alokasi dana pemerintah untuk desa dapat ditambah jumlahnya.
Untuk menyalurkan komoditas bahan pangan tersebut para penduduk desa maupun kota memerlukan penyediaan jalur transportasi yang baik agar bahan pangan sampai ke tujuan dengan cepat. Alokasi dana dari pemerintah juga dapat digunakan untuk peningkatan jumlah dan kualitas bahan pangan yang dihasilkan. Sampai sekarang, Indonesia masih mengimpor bahan pangan dari luar negeri padahal bahan pangan dari dalam negeri sendiri melimpah dan tidak kalah bagus kualitasnya juga. Untuk apa membuang dana untuk impor apabila dana tersebut bisa dialokasikan untuk pengembangan desa dan perbaikan jalur transportasi untuk penyaluran komoditas bahan pangan dari desa ke kota maupun daerah terpencil.
  Kemudian, desa sekarang dijadikan sebagai wilayah industri. Dari tahun ke tahun jumlah unit industri di Indonesia semakin bertambah. Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 terdapat 23 698.00 unit industri besar sedang dan 2 887 015.00 unit industri mikro, menjadi 23 744.00 unit industri besar sedang dan 3 220 563.00 unit industri mikro pada tahun 2014. Data ini menunjukkan bahwa semakin banyak wilayah yang digunakan untuk kegiatan industri. Industri-industri ini menggeser wilayah pedesaan menjadi wilayah penuh dengan bangunan pabrik. Banyak orang desa yang terpaksa pindah akibat hal tersebut. Mereka pindah karena tempat pencaharian mereka dirampas meskipun ada beberapa yang bersikukuh tetap tinggal. Sebenarnya, adanya industri tersebut harusnya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar akan tetapi faktanya sekarang para pemilik industri lebih memilih tenaga ahli. Akibatnya, terjadi kesenjangan sosial antara penduduk desa yang ada di pinggiran wilayah industri dengan para pekerja industri. Padahal tingkat pengangguran di Indonesia sendiri sekarang sangat tinggi. Sebenarnya Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia memiliki potensi tinggi untuk dijadikan tenaga kerja ahli apabila penyediaan fasilitas dan pelatihan oleh pemerintah memadai.
Nah, disini kita harusnya memperbaiki dari permasalahan pendidikan terlebih dahulu untuk memperbaiki permasalahan ekonomi di kedepannya. Pendidikan sangat berguna untuk meningkatkan skill setiap orang maka dari itu pendidikan sangat dibutuhkan untuk terciptanya para pekerja yang terdidik dan terlatih. Kita lihat bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia sekarang, masih kurang memadai dalam hal fasilitas penunjang pendidikan. Banyak anak di bawah usia produktif lebih memilih mencari nafkah dengan alasan untuk membantu keluarganya memenuhi kebutuhan hidup daripada harus mencari ilmu. Anak-anak tersebut sebenarnya ingin bersenang-senang dengan teman sebayanya dan pergi bersekolah untuk mencari ilmu. Akan tetapi keadaan ekonomi memaksa mereka berdiam diri dirumah maupun bekerja, ironis memang melihat fakta yang ada.
Diolah dari berbagai sumber.
