Menghempang Pameo Salah tentang PNS

Ayah saya seorang PNS. Sewaktu SMA beliau mengatakan kepada saya : " Nak jika kamu nanti lulus UMPTN nya di pilihan ilmu kependidikan, pertimbangkanlah untuk menjadi PNS supaya karir mu jelas". 

Saya anggap pesan itu menjadi doktrin sehingga saya memutuskan ikut tes CPNS, dan saya lulus tahun 2006 lewat tes CPNS perdana saja. Saya lulus kuliah  S 1 tahun 2005. 

Ada benarnya ucapan ayah saya, mungkin jika mengabdi sebagai  guru honor, jenjang karier mungkin sangat terbatas dan salary kurang mencukupi. Sebagai seorang guru, rasa-rasanya puncak karier dapat dititi saat menjadi abdi negara yang bernama PNS. 

Bukan maksud meminggirkan guru honor tapi memang akses guru PNS akan lebih  terbuka. 

Sebagai contoh saat akan mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan, karena saat itu sistem peserta dari kuota per jenjang sekolah ( dari SMP, SMA dan SMK ), saat itu guru berijazah S-1 masih belum banyak di SMK, sementara kuota SMK dengan syarat Ijazah S-1. 

Jadilah nama saya yang dipanggil dinas untuk ikut ambil bagian dalam program sertifikasi itu. Padahal masih PNS baru. Akhirnya dibandingkan rekan guru senior tadi saya yang lebih dahulu mendapatkan sertifikasi. Ada juga sedikit menimbulkan kecemburuan bagi mereka. 

Menjadi guru adalah panggilan hidup saya. Menjadi PNS adalah salah satu anugerah Tuhan bagi saya. Untuk itu saya akan selalu berusaha memberikan kualitas yang terbaik bagi profesi saya. 

Mengapa perlu menjadi PNS berkualitas? 

Alasan pertama yang saya berikan adalah, bahwa terlalu sedikit PNS yang berkualitas. Mengapa demikian ? Karena belum membudayanya segitiga kerja yang mencakup Kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. 

Slogan Jokowi ketika kampanye presiden 2014 " Kerja kerja kerja " bisa memantik semangat PNS bekerja dan mencintai kerja. Walau ternyata banyak PNS yang sepertinya tidak cinta kerja, tetapi sedang tergila-gila cinta materi. 

Presiden Joko  Widodo  menerbitkan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS ). Aturan tersebut mencantumkan  sejumlah kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin untuk para abdi negara. Dalam bagian penjelasan PP  yang telah ditandatanagani Presiden Jokowi pada tanggal 31 Agustus 2021 ini bertujuan untuk mewujudkan PNS yang " berintegritas moral, profesional, dan akuntabel ".