Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bekasi mengukuhkan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Muhammadiyah Kota Bekasi di Kampus Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) pada Rabu (18/9/2024).
Pengukuhan diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Wakil Sekretaris PDM, HM Farid Su'udi dan pengambilan sumpah janji dipimpin Ketua PDM, H. Zahrul Hadiprabowo serta penyerahan pataka kepada Ketua LBH AP, H. I Ketut Sudiarsa, SH., M.Si.
Tampak hadir dalam acara tersebut Rektor IBM Dr Jaenudin, Sekretaris ICMI Epen Supendi, Pakar hukum UMJ Dr. Chairul Huda, bakal calon wakil walikota Nurul Sumarheni dan Bendahara PDM Umri Yasa.
Ketua PDM Zahrul Hadiprabowo mengatakan pembentukan LBH AP bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum, khususnya bagi warga yang tidak mampu.
"Komitmen PDM memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang, seperti pendidikan, dakwah, sosial dan bantuan hukum serta advokasi publik untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, " jelasnya.
Zahrul berharap kehadiran LBH AP sebagai lembaga nirlaba dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pendampingan kasus hukum dan penyelesaian secara non litigasi yang berorientasi pada pengabdian masyarakat.
Ketua LBH AP, I Ketut Sudiarsa mengatakan masyarakat yang memiliki permasalahan hukum membutuhkan bantuan dan advokasi hukum sehingga bisa memperoleh keadilan sebagaimana semestinya.
"Saat ini LBH AP sedang menangani tiga kasus hukum yang dilaporkan oleh masyarakat. Kami berupaya semaksimal mungkin dengan personil yang ada dapat menyelesaikan setiap kasus secara tuntas, " katanya.
Pakar hukum dari Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Chairul Huda dalam acara tersebut menegaskan penegakan hukum di Indonesia saat ini menghadapi tantangan karena rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
"Untuk itu LBH AP harus mampu mengambil peran dan membantu masyarakat dengan melakukan edukasi dan advokasi hukum agar mendapat kepercayaan dari publik, " terang pria yang menjadi penasehat ahli Kapolri.
Chairul menyarankan LBH AP harus proaktif menjalin komunikasi dan sinergitas dengan jajaran penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sehingga dalam membantu masyarakat bisa dilakukan secara maksimal.
