Rencana Kementerian Desa dan PDTT dan PT Elnet Media Karya untuk membangun 74 ribu TV desa, terutama di daerah perbatasan dan daerah tertinggal, memang selayaknya disambut hangat oleh penduduk desa. Karena, pengaruh dari tayangan asing sedikit demi sedikit telah melunturkan rasa nasionalisme penduduk desa, terutama di perbatasan dan daerah tertinggal. Selain itu, agar penduduk desa dapat mengetahui kebijakan yang sedang diambil oleh pemerintah pusat, serta bisa dijadikan alternatif tontonan karena terdapat acara-acara edukatif dan bermanfaat, yang digerakan oleh warga desa, misal pencarian bakat olahraga, dan sebagainya. Pasalnya, hanya 40% siaran televisi bisa diterima secara gratis menggunakan antena biasa di seluruh Indonesia, sehingga kesenjangan informasi antara penduduk desa dan kota, semakin besar.
Memang, faktor geografis telah memaksa sebagian masyarakat untuk menggunakan antena parabola, namun tidak semua masyarakat bisa memiliki antena parabola karena harganya yang jauh lebih mahal. Akibatnya, hanya kalangan mampu saja yang bisa menikmati siaran parabola yang jauh lebih banyak dan lengkap. Siaran TV di daerah tertentu tidak bisa ditangkap jika menggunakan antena biasa. Jangankan TVRI dan stasiun TV nasional, TV lokal pun tidak bisa diterima di daerah yang susah sinyal televisi, sehingga kebijakan daerah yang disiarkan dalam berita daerah, tidak bisa diterima oleh masyarakat desa yang sulit mendapatkan sinyal televisi.
Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan infrakstrukur pertelevisian di daerah tertentu yang susah mendapatkan sinyal TV, terutama di daerah perbatasan dan daerah tertinggal, sangat diperlukan, agar masyarakat bisa menikmati siaran TV lewat antena biasa secara gratis.Selain itu,salah satu syarat agar bisa bermigrasi ke TV digital, adalah daerah tersebut sudah terjangkau TV analog, sehingga untuk mengubah ke digital, bisa dipasang STB (set-top Box). Namun, jika di suatu daerah susah mendapatkan sinyal analog, mustahil bisa bermigrasi ke digital, akibatnya proses migrasi ke digital menjadi terhambat karena ketika para petugas mensosialisasi migrasi ke digital, masyarakat tertentu akan mengeluhkan penyediaan infrastrukur agar siaran analog bisa diterima di daerah mereka.
Oleh sebab itu, pemerintah hendaknya memproritaskan terlebih dahulu pembangunan infrastruktur di daerah tertentu yang susah sinyal televisi ketimbang migrasi ke digital, tentunya dengan teknologi dan SDM yang mumpuni, agar siaran analog bisa diterima di masyarakat desa, terutama di perbatasan. Hal ini dilakukan, sehingga di seluruh Indonesia, pada saat migrasi ke digital, siaran TV digital bisa diterima secara merata, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara daerah yang satu dan daerah yang lain. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dengan lebih nyaman menyaksikan acara TV yang lebih sehat.
Walaupun demikian, toh TV desa tetap diperlukan pada saluran gratis, baik analog, parabola, maupun digital, untuk perbaikan dan kemajuan masyarakat desa itu sendiri, dan hendaknya kualitas tayangan dan teknologi dari TV desa tetap ditingkatkan. Karena tidak semua kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum menyentuh sampai ke pelosok desa. Tidak hanya itu, pemberdayaan ekonomi untuk kemajuan desa dan pelestarian nilai-nilai pendidikan dan kebudayaan daerah di pedesaan, perlu digalakkan kembali. Pasalnya, banyak nilai-nilai luhur masyarakat desa yang sudah terkikis oleh peradaban yang semakin canggih, sehingga perilaku remaja desa tak berbeda jauh dengan remaja di kota. Tentunya, ini menjadi tamparan keras bagi seluruh TV nasional maupun lokal, agar selalu memperbaiki kualitas tayangan yang sesuai dengan nilai edukatif dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia.
Demikianlah, salam Kompasiana!
Sumber berita: republika.co.id
