Mohon tunggu...
Dewi magfirotul akbar
Dewi magfirotul akbar Mohon Tunggu... Lainnya - masih jadi mahasiswa

penulis pemula yang masih harus banyak belajar

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Lika-liku Hukum di Bumi Pertiwi

9 Mei 2019   21:21 Diperbarui: 9 Mei 2019   21:37 19
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

melihat kejadian atau realita yang ada dan semenjak rilisnya sebuah film dokumenter yang berjudul sexy killer, publik akhirnya mengetahui bagaimana dan seperti apa kelicikan elite politik dan permainan hukum yang ada di Indonesia, walaupun tidak semuanya berbuat licik, tetapi opini publik selalu mengatakan bahwasannya hukum di negeri ini sangat tidak adil. Hal tersebut sangat menarik dibahas dan penulis pun tertarik untuk membahasnya.


Seperti yang kita ketahui, hukum di Indonesia diwarnai dengan ketidakadilan bagi beberapa pihak, seakan-akan yang lemah semakin lemah dan yang kuat akan bertambah kuat. Banyak rakyat kecil tertindas dengan alasan-alasan yang terkadang tidak bisa di terima oleh akal dan kebanyakan yang terjadi di negara kita, hukum sangat dipengaruhi oleh uang. 

Banyak yang beranggapan uang maha segalanya, sehingga beberapa orang dengan sangat mudah membeli hukum itu sendiri. Rasanya sekarang ini undang-undang dan para penegak hukum hanya menjadi pajangan saja, dan semuanya terkendalikan oleh kekuasaan dan uang.

Walaupun asumsi masyarakat selalu beranggapan bahwasannya hukum selalu tidak adil bahkan ada yang beranggapan bahwasannya esensi hukum yang sebenernya telah hilang, tetapi ada beberapa penegak hukum yang memang bersungguh-sungguh dalam menjalankan perannya dan mematuhi undang-undang. Di zaman sekarang, memang media sangat mempengaruhi kehidupan di negeri ini. Oleh sebagian oknum, media digunakan sebagai ajang untuk menghujat dan memprovokasi satu sama lain terutama didalam berpolitik untuk mengambil alih kekuasaan. 

Beberapa oknum-oknum petinggi negeri menggiring publik untuk memerangi pemerintahnya  sendiri, menyebarkan hoax dan mengakibatkan kekacauan dimana-mana. Akibatnya dari hal tersebut adalah, publik beranggapan hukum dan aparat pemerintah selalu melakukan ketidakadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, juga mengakibatkan perpecahan dimana-mana. Belajar dari situlah sebagai warga negara yang baik, harus mampu memfilter informasi-informasi, agar tidak mudah terprovokasi.


Salah satu kejadian-kejadian yang terjadi di negeri ini adalah tentang pertambangan. Banyak penolakan terjadi di beberapa daerah, karena publik beranggapan pertambangan yang terjadi di daerah tersebut  sangat merugikan. Tapi yang harus diketahui, semisal dalam pertambangan batu bara dan seperti kita ketahui batu bara adalah bahan utama untuk menciptakan daya listrik. Sudah bukan rahasia lagi kalau setiap individu membutuhkan listrik dalam menjalankan aktivitrasnya sehari-hari, dan listrik berasal dari batubara, untuk mendapatkan batu bara maka harus menggali dari dalam perut bumi. 

Maka, dari alasan situlah penulis beranggapan bahwasannya tidak selamanya pertambangan itu merugikan, karena apa yang dihasilkan dari pertambangan tersebut adalah salah satu hal dari kebutuhan kita. Namun, dalam prakteknya terkadang lepas dari persyaratan awal yang salah satunya adalah harus melakukan reklamasi,  Tetapi faktanya di daerah tambang tersebut tidak dilakukan reklamasi sama sekali. 

Dan ketika di konfirmasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, seakan-akan mereka tidak tahu-menahu tentang hal itu dan lebih memilih bungkam atau memberikan penjelasan yang tidak rasional. Sudah pasti ada permainan politik dan hukum dalam hal tersebut, lemahnya hukum di Indonesia digunakan oleh beberapa pihak untuk mengambil keuntungan dan berlaku seenaknya. Mereka seakan-akan mempermainkan hukum di Indonesia


Hal tersebut adalah salah satu kasus dari beberapa kasus yang menunjukkan lemahnya hukum di indonesia. Seharusnya dari banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi, pemerintah bisa mengevaluasi sistem hukum di negeri ini dengan tujuan menjadikan sistem hukum di Negara kita menjadi lebih baik kedepannya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun