Apa Saja Sih Model-model Pembiayaan Pendidikan?

Terdapat enam model pembiayaan pendidikan, yaitu flot grant, power equalizing, complete state model, foundation plan, guaranted percent equalizing model, dan complete local support model. Maksud dari masing-masing model ini seperti dibawah ini :

• Flat Grant
• diseluruh sekolah mempunyai sejumlah dana yang sama, yangsudah  dihitung per siswa atau per unit pertiap danaan lainnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, akibat yang terjadi dari sistem bagi rata, maka sekolah yang terdapat jumlah siswanya banyak akan mendapatkan uang lebih besar, jadi dana yang diberikan bersifat flat atau google rata, jadi di google rata sesuai jumlah siswa yang ada di lembaga tersebut.
• Power Equalizing
• Power equalizing dibebankan kepada daerah-daerah yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolahyang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian. Negara dapat menggunakan uang  dari daerah-daerah kaya untuk menambah bantuan bagi daerah-daerah yang kurang mampu.
• Complete State Model
• Satu-satunya rencana pembiayaan pendidikan yang dirancang untuk menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam pembelanjaan maupun dalam pemerolehan pajak, tidak akan ada pajak property sekolah lokal dengan berbagai taraf dan basis pajak lokal adalah unequal(tidak seimbang).
• Foundation Plan
• Cara kerja foundation plan adalah, pertama, negara harus menentukan biaya per siswa pr negara harus menentukan biaya per siswa per tahun bagi program pendidikan yang memuaskan. Kedua, negara harus menyediakan tarif pajak minimum yang harus diagendakan oleh semua lembaga sekolah. Ketiga, negara memberikan hibah kepada tiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama ratanya.
• Guaranted Percent Equalizing Model
• Negara membayar presentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh tiap distrik sekolah lokal.
• Complete Local Support Model
• Dalam complete local support model, semua sumber dana dari pemerintah negara bagian atau dana dari provinsi diharapkan seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawaab pemerintah lokal atau daerah.