Mahasiswa mempunyai wawasan luas dan pandangan jauh ke depan mengenai perkembangan tata kelola kemahasiswaan dan potensi tata kelola kemahasiswaan yang baik. Namun, untuk mencapai hal ini kita perlu menyadari apa yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan ini. Langkah terpenting dalam menginisiasi perubahan dalam organisasi kemahasiswaan, baik BEM, LEM, LM, atau DEMA, adalah memastikan bahwa mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan, baik BEM, LEM, LM, atau DEMA, mengidentifikasi hal-hal yang baik dan benar. (Muhammad:2016)
 Kepemimpinan ideal organisasi kemahasiswaan, terserah anda untuk mengejarnya. Seperti diketahui, selama ini menjadi salah satu penggerak gerakan mahasiswa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam sejarah mahasiswanya. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang berjumlah 4.444 orang, merupakan pemikir kritis dan idealis yang ingin mewujudkan negara adil dan makmur. (Muhammad:2016)
 Dalam perkembangan saat ini, jumlah organisasi kemahasiswaan yang berjumlah orang, khususnya bidang kepemimpinan yang dipimpin oleh orang yang dipimpin oleh mahasiswa Strata-1 dan Diploma, berkembang pesat yaitu terdapat 20.444 orang organisasi di fakultas/fakultas, tingkat sekolah kejuruan atau universitas. (Muhammad:2016) Namun beberapa organisasi kemahasiswaan tersebut masih kurang optimal dalam praktik pengelolaan organisasinya. Badan Kemahasiswaan sering mengalami kerancuan dan kebingungan dalam mengatur dan mengelola Badan Kemahasiswaan yang beranggotakan 4.444 orang dengan baik. Terlihat bahwa masih kurang berperan aktif mahasiswa untuk turut serta meningkatkan tata kelola organisasi kemahasiswaan di kampus. Selain itu, organisasi kemahasiswaan belum banyak mengungkapkan tentang anggaran . Selain itu, masih dilakukan upaya sistematis untuk membangun loyalitas eksklusif, sehingga tidak tercipta kondisi saling mengawasi (checks and balances system) antara lembaga kemahasiswaan dan akuntabilitas tidak terjaga. (Muhammad:2016)
 Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas harus menjadi amanat mendasar organisasi kemahasiswaan. Ketiga hal tersebut juga merupakan beberapa prinsip yang terdapat dalam Good Governance dan diterapkan dalam Corporate Governance (Good Corporate Governance) dan Perguruan Tinggi (Good University Governance). Kedepannya tata kelola kemahasiswaan yang baik sebanyak akan dicapai dengan tercapainya tata kelola kemahasiswaan sebanyak pada tata kelola organisasi kemahasiswaan. Kepemimpinan mahasiswa yang baik sendiri dapat diartikan sebagai perwujudan tata kelola khusus pada organisasi kemahasiswaan tingkat yang dipimpin oleh mahasiswa itu sendiri. (Muhammad:2016)
 Namun untuk melaksanakan hal tersebut, kita perlu mengetahui kapasitas dan implementasi organisasi kemahasiswaan selama periode ini dalam hal transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Karena itulah beberapa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Jika beberapa prinsip di atas belum terlaksana, sebaiknya cari tahu alasannya agar kedepannya dapat menerapkan kepemimpinan siswa yang baik. Untuk itu perlu dilakukan atau penekanan kembali terhadap penerapan prinsip kepemimpinan mahasiswa yang baik pada organisasi kemahasiswaan. (Muhammad:2016)
Konsep kepemimpinan mahasiswa yang baik dan ideal dapat diterapkan pada organisasi kemahasiswaan .Untuk merancang kepemimpinan mahasiswa yang ideal dan unggul berdasarkan temuan penelitian, peneliti hanya mengkhususkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Terhadap informan mengenai konsep ideal sesuai survei ini, peneliti merekomendasikan pemberian Anggaran Dasar dan Langkah-langkah (AD/ART) untuk Rumah.Organisasi kemahasiswaan meyakini bahwa kondisi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi hanya dapat ditegakkan secara terbatas. (Muhammad:2016)
 Peneliti mengabaikan perbedaan bentuk organisasi kemahasiswaan di, seperti BEM, LEM, LM, dan DEMA. Sebab, setiap fakultas terkait dengan budaya dan sejarah berbeda yang dibangunnya. Mengenai organisasi kepemimpinan mahasiswa, peneliti di sini mengkaji lembaga eksekutif dari sudut pandang pemisahan kekuasaan atau trias politica yang dilakukan oleh negara bagian , karena tidak dapat dilakukan perbandingan antara pimpinan pemerintahan negara bagian dengan pimpinan pemerintahan mahasiswa.ewenang dan tugas. (Muhammad:2016)
Namun yang dimaksud dengan organisasi kemahasiswaan di sini adalah organisasi yang sah sebagai perwakilan dari 4.444 mahasiswa tersebut dan melakukan advokasi serta penelitian di masing-masing fakultas sebagai wadah untuk mewujudkan aspirasi dari 4.444 mahasiswa tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa mahasiswa itu "unik". Hal ini mengacu pada hasil penelitian ini untuk menemukan konsep ideal kepemimpinan mahasiswa yang baik dari sudut pandang transparansi. Transparansi disini maksudnya keterbukaan dalam urusan keuangan, seperti pada pembahasan angka diatas. (Muhammad:2016)
Isi
Hanya ada organisasi kemahasiswaan yang diatur ini ada dalam aturan mereka. Meski menyebutkan komitmen transparansi keuangan bagi mahasiswa, hampir seluruh organisasi kemahasiswaan lain di tidak mengatur atau bahkan menegakkan transparansi keuangan.Menyikapi permasalahan tersebut, peneliti telah menciptakan sebuah konsep ideal terkait prinsip transparansi dalam tata kelola kemahasiswaan yang baik. Dengan kata lain, peneliti mengusulkan untuk memasukkan asas transparansi sebagai asas atau asas AD/ART. harus dilaksanakan. Hal ini memerlukan peralatan atau cara untuk mengimplementasikannya. Sarana yang tersedia antara lain penggunaan media cetak dan teknologi informasi atau elektronik, yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik. (Muhammad:2016)
 Selain manfaat seperti transparansi anggaran elektronik melalui media sosial, diharapkan civitas akademika pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya akan lebih terlibat aktif dalam pengawasan keuangan lembaga kemahasiswaan. Selanjutnya konsep transparansi dikembangkan dalam AD/ ART yang mengharuskan organisasi kemahasiswaan melaporkan anggaran mereka dengan menggunakan teknologi informasi. Selama periode pelaporan sendiri, sebanyak 4.444 orang dikirim ke organisasi kemahasiswaan. Namun peneliti menyarankan untuk dilakukan dengan menggunakan atau setelah sistem kegiatan minimal kali selama masa pengelolaan setiap tahunnya. ( (Muhammad:2016)
