3] Argumen saya tentang mazhab hukum positivism dalam hukum di indonesia
1. Pemisahan Hukum dan Moral
Positivisme hukum menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas. Di Indonesia, hal ini terlihat dalam penerapan hukum yang lebih mengutamakan kepatuhan pada undang-undang yang berlaku, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral yang mungkin berbeda dalam masyarakat. Ini memungkinkan hukum untuk diterapkan secara konsisten dan objektif.
2. Kepastian Hukum
Salah satu keuntungan dari positivisme adalah menciptakan kepastian hukum. Di Indonesia, di mana kompleksitas sosial dan budaya sangat tinggi, kepastian hukum menjadi sangat penting. Positivisme membantu mengurangi ambiguitas dalam penerapan hukum, sehingga masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang ada.
3. Sistem Hukum yang Terstruktur
Positivisme mendorong adanya sistem hukum yang terstruktur dan terorganisir, di mana hukum ditetapkan melalui proses legislasi yang jelas. Di Indonesia, hal ini terlihat pada pengembangan peraturan perundang-undangan yang sistematis, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang lainnya yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
4. Penerapan Hukum yang Adil
Dalam konteks hukum positif, penegakan hukum berfokus pada fakta dan bukti yang ada, tanpa mempertimbangkan faktor subjektif. Di Indonesia, ini dapat membantu dalam penegakan hukum yang lebih adil, meskipun dalam praktiknya sering kali menghadapi tantangan seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
5. Tantangan dan Kritik
Namun, positivisme hukum di Indonesia juga menghadapi kritik. Beberapa berargumen bahwa pendekatan ini bisa mengabaikan keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, ada kalanya undang-undang yang ada dianggap tidak adil atau diskriminatif, tetapi tetap diterapkan karena dianggap sah secara hukum.
