Namun ada beberapa opini hingga saat ini yang tersebar luas dan sesuai fakta yang ada
Korupsi dan Pungutan Liar Masih ada masalah dengan praktik korupsi dan pungutan liar dalam proses perizinan. Ini bisa menjadi kendala serius bagi para pelaku usaha, terutama yang harus membayar "uang pelicin" agar mendapatkan izin.
Secara keseluruhan, ada kebutuhan untuk terus melakukan reformasi dalam hukum perizinan di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan, serta untuk meminimalkan peluang terjadinya praktik korupsi dan pungutan liar.
Berikut adalah pandangan beberapa ahli tentang hukum perizinan di Indonesia:
1. Prof. Jimly Asshiddiqie Merupakan pakar konstitusi yang sering menyuarakan perlunya reformasi dalam sistem perizinan di Indonesia. Beliau menyoroti pentingnya menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit.
2. Yustinus Prastowo Seorang ahli ekonomi yang juga mengkaji permasalahan perizinan di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan layanan publik dalam proses perizinan.
3. Hasyim Djojohadikusumo Pengusaha dan politisi yang aktif memperjuangkan perbaikan dalam sistem perizinan. Beliau menyoroti perlunya menyederhanakan aturan dan memberantas praktik pungutan liar yang merugikan pengusaha.
4. Prof. Asep Warlan Yusuf  Seorang akademisi yang mendalami hukum administrasi negara. Beliau menekankan pentingnya memperkuat aspek legalitas dan kepastian hukum dalam sistem perizinan.
5. Faisal Basri  Seorang ekonom yang sering mengkritik birokrasi dan regulasi yang rumit di Indonesia. Beliau menyoroti urgensi reformasi dalam sistem perizinan untuk meningkatkan daya saing dan iklim investasi di Indonesia.
Pandangan para ahli tersebut memberikan gambaran bahwa ada kesadaran akan perlunya reformasi dalam sistem perizinan di Indonesia. Mereka menyoroti berbagai aspek, mulai dari transparansi hingga penyederhanaan proses, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan berkeadilan.Â
Pandangan presiden tentang kebijakan perizinan di Indonesia dapat bervariasi dari satu presiden ke presiden lainnya. Namun, pada umumnya, presiden akan mengutamakan upaya untuk memperbaiki sistem perizinan dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi dan investasi di Indonesia. Berikut beberapa pandangan yang mungkin diungkapkan oleh seorang presiden.
Pandangan presiden tentang kebijakan perizinan biasanya akan tercermin dalam kebijakan dan program yang dicanangkan oleh pemerintah selama masa jabatannya.
