Dalam memperingati Hari Film Nasional yang ke-65 tanggal 30 Maret, Dewan Kreatif Rakyat (DKR) telah menggelar petisi nasional “Jadikan Film Indonesia Tuan Rumah di Negeri Sendiri”. Sejak petisi ini pertama kali diluncurkan sepuluh hari yang lalu, telah terkumpul lebih dari 13,000 dukungan dari berbagai wilayah Indonesia, baik melalui tanda tangan langsung maupun media sosial.
Petisi Nasional ini berisi delapan butir, yang adalah: pertama, melindungi film Indonesia dari persaingan yang tidak sehat dan tidak berimbang; kedua, memberikan insentif kepada film Indonesia; ketiga, semua film Indonesia (film cerita) yang lolos sensor diberi hak untuk tayang di bioskop minimal 7 hari; keempat, menghentikan praktik mafia dalam dunia perfilman Indonesia; kelima, harga tiket film Indonesia harus lebih murah, minimal 30 persen dibandingkan film asing; keenam, film- film asing tidak melebihi 40 persen film yang tayang di bioskop; ketujuh, ada Hari Wajib Tayang Film Indonesia di semua layar bioskop Indonesia minimal 1 hari dalam seminggu; kedelapan, pemerintah mendukung penuh lahirnya film-film nasional bermutu. Rencananya, petisi ini akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut sejarahnya, peringatan Hari Film Nasional diperingati setiap tanggal 30 Maret, karena pada tanggal tersebut, tepat 65 tahun yang lalu, dimulai shooting film Darah & Doa atau Long March of Siliwangi garapan sutradara dan pejuang perfiman nasional, Usmar Ismail. Film ini diapresiasi sebagai film produksi dalam negeri pertama (produksi Perusahaan Film Nasional Indonesia/Perfini) dan memiliki citra Indonesia.
Dalam Konferensi Pers dan Deklarasi Petisi Nasional yang dilangsungkan di Pusat Kebudayaan Rusia tanggal 30 Maret pukul 4 sore ini, hadir antara lain Aa Gatot Brajamusti (Ketua Umum Parfi), Erna Santoso (artis), Damien Dematra (sutradara), Anna Tarigan (artis), Lily Wahid (penasihat DKR), Alika Chandra (penasihat DKR), Ade Puspa Djayanti (artis), Isdaryanto (sutradara), Arie Rahmadani (penasihat DKR), Gus Pur (aktor), Hery Sucipto (penasihat DKR), Dedeh Kurniasih (sekjen DKR) dan Natasha Dematra (artis & duta DKR).
DKR meluncurkan petisi nasional ini di sela-sela acara International Film Festival for Women, Social Issues and Zero Discrimination (IFFWSZ) yang berlangsung dari tanggal 26 Maret lalu dan akan ditutup pada hari Senin depan tanggal 6 April. Selama festival ini berlangsung, diputar film-film pemenang inspiratif dari berbagai penjuru dunia dan diselenggarakan rangkaian pelatihan seni dan budaya oleh para pakar di bidangnya pada setiap hari kerja. Menurut Damien Dematra, founder dan director festival ini, festival internasional ini bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia kepada seluruh dunia dengan menjadi tuan rumah sebuah festival berskala internasional, sekaligus menginspirasi masyarakat Indonesia dan global tentang kedudukan dan hak-hak perempuan dalam masyarakat, masalah-masalah sosial, dan juga anti-diskriminasi.
