Permasalahan Mengenai Sistem Kurikulum Merdeka Terutama P5 di Indonesia

Kurikulum Merdeka adalah sistem pendidikan yang diperkenalkan di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai bagian dari upaya memperbaiki dan memodernisasi pendidikan. Kurikulum ini bertujuan memberikan kebebasan lebih besar kepada siswa dan guru untuk menentukan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Dalam Kurikulum Merdeka, siswa didorong untuk lebih aktif dalam proses belajar, dengan menekankan pada pembelajaran berbasis proyek melalui program seperti Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). P5 ini bertujuan untuk membangun karakter, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan gotong-royong. Meskipun memiliki tujuan yang baik, kurikulum merdeka terutama pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila memiliki beberapa permasalahan dalam pelaksanaanya. Beberapa permasalahan yang dialami oleh siswa, guru, maupun sekolah adalah sebagai berikut :

- Kurangnya beberapa fasilitas sekolah yang memadai untuk melaksanakan P5

- Pelaksanaan P5 mengurangi beberapa mata pelajaran inti di sekolah 

- Menambah pengeluaran bagi siswa untuk mengerjakan P5

- Tantangan dalam siswa untuk berkolaborasi antar sesama

- Tidak semua siswa aktif mengerjakan

 

Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya kesiapan guru akibat minimnya pelatihan, serta ketimpangan fasilitas antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil. Oleh karena itu pemerintah perlu memastikan kesiapan guru dan sekolah sebelum kebijakan diterapkan secara luas. Selain itu menurut saya, pemerintah lebih fokus mempromosikan Kurikulum Merdeka tanpa mendengarkan masukan siswa dan guru. P5 terkadang membebani kami para siswa dalam pengeluaran untuk biaya tambahan dalam pengerjaan p5. P5 terlalu menekankan hasil akhir daripada proses pembelajaran, sehingga tujuan membangun karakter siswa kurang tercapai. Pemerintah perlu meninjau kembali pelaksanaan proyek ini agar tidak mengurangi waktu untuk pelajaran inti dan lebih fleksibel sesuai kondisi daerah.

P5 bertujuan baik untuk mambangun karakter siswa menuju lebih baik, namun masih ada permasalahan dalam pelaksanaannya yang membuat tujuan P5 bersebrangan dengan tujuan aslinya. Untuk menciptakan penyelesaian terhadap hal tersebut. pemerintah harus mengawasi penerapan kurikulum secara ketat, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan membuka ruang dialog dengan siswa serta guru. Komitmen yang nyata diperlukan untuk memastikan kebijakan ini tidak hanya terlihat inovatif, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang adil dan efektif.