SBY menyesalkan munculnya tuduhan masyarakat bahwa dirinya dan Partai Demokrat telah membuat Pilkada oleh DPRD disahkan oleh DPR. Padahal, selama ini, Partai Demokrat tidak pernah memunculkan opsi pilihan "Pilkada dipilih oleh DPR".
SBY dan Partai Demokrat menolak dengan tegas Pilkada lewat DPRD. ‎‎"Kalau nanti dipilih DPRD, siapa yang akan menentukan calonnya. Sangat bisa yang menentukan adalah ketua umumnya. Akan ada top down, maunya pusat yang menentukan," tegas SBY
Pernyataan yang tegas oleh Presiden SBY ini disampaikan dalam jumpa pers di Hotel Willard Intercontinental, Washington, DC, Amerika Serikat, Sabtu (27/9/2014) pukul 09.00 waktu setempat. SBY menjelaskan tentang Pilkada ini dengan mimik sangat serius. Oleh karena itu, SBY meminta maaf jika terlihat sedikit terbawa emosi.
Dalam jumpa pers tersebut, SBY menjelaskan mengenai persoalan Pilkada oleh DPRD setelah ditanya wartawan. ‎Hingga saat ini SBY masih menegaskan bahwa opsi yang diusulkan Partai Demokrat adalah Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan yang telah ditolak semua fraksi di DPR. Karena itulah, Fraksi Partai Demokrat melakukan walk out.
"Kami tidak pernah sama sekali membuat opsi Pilkada lewat DPR. Yang kami dorong adalah Pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan. Karena selama 10 tahun saya memimpin, banyak ekses-ekses dan penyakit yang terjadi akibat Pilkada langsung. Saya tidak bisa menutup mata, sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan," tegas SBY.
SBY membantah isu bahwa Partai Demokrat akan mendapatkan keuntungan dari Pilkada oleh DPRD. ‎"Tidak ada untungnya untuk Demokrat. Kok dikatakan saya membuat sandiwara. Bagaimana kami bisa bermain di DPRD. Demokrat hanya punya suara 10 persen, bahkan di beberapa daerah hanya 6 persen," tepis SBY.
Presiden SBY pun membuat janji kepada rakyat bahwa PILKADA LANGSUNG akan tetap ada meskipun SBY tidak menjabat lagi.
"‎Jadi sikap saya tetap tidak akan berubah. Setelah tidak jadi presiden nanti, saya akan terus berjuang bersama rakyat agar pilkada dilakukan secara langsung dengan perbaikan. Ini sumpah saya, meski saya sudah tidak jadi presiden‎," kata SBY.
Dalam tweetnya Senin kemarin, SBY mengungkapkan kesepakatan Partai Demokrat dengan Koalisi Merah Putih soal dukungan Perpu Pilkada yang ditekan beberapa jam sebelum pemilihan pimpinan DPR. Namun salah satu partai Koalisi Merah Putih, Golkar membantah telah menekan kesepakatan tersebut.
Presiden SBY telah menandatangani dua Perpu yaitu Perpu Pemda dan Perpu Pilkada. Di dalam Perpu Pilkada terdapat 10 syarat perbaikan yang pernah diwacanakan SBY dan Partai Demokrat.
