Mohon tunggu...
Devi Meilana Trisnawati
Devi Meilana Trisnawati Mohon Tunggu... Pengajar - Seorang Ibu Rumah Tangga, Pengajar Paruh Waktu dan Blogger

Pengagum Berat Westlife. Menaruh cinta pada dunia Ekonomi.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Membenahi Keluarga adalah "Koentji" Menyelamatkan Generasi

2 Maret 2019   23:53 Diperbarui: 3 Maret 2019   00:20 139
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Setiap negara pasti memiliki permasalahan dari berbagai sendi kehidupan. Bagi negara Indonesia yang merupakan negara berkembang, permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial merupakan permasalahan bak buah simalakama.

Permasalahan tersebut memang harus diselesaikan oleh pemerintah sebagai stakeholder, namun tidak akan ada artinya tanpa ada dukungan dari masyarakat selaku objek penyelesaian permasalahan. Dengan terberantasnya kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial maka tidak mustahil lagi Indonesia menjadi negara maju yang telah melewati fase penyelesaian permasalahan di negara berkembang.  

Mengapa Kemiskinan Terjadi?

Definisi kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Individu atau dalam hal ini adalah masyarakat, yang dikategorikan miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. 

Namun, kemiskinan tidak lantas terjadi secara alamiah saja. Kemiskinan juga dapat terjadi akibat dari kultur masyarakat yang tidak memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu, namun justru kebutuhan yang mengarah kepada pemenuhan gaya hidup.

Maka, kemiskinan tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saja, namun juga harus ada perubahan pola pikir dari masyarakat. Kewajiban dari pemerintah adalah menyediakan pelayanan publik, termasuk pelayan dasar kepada masyarakat.

Namun, dari masyarakat juga perlu adanya pola pikir mandiri untuk dapat memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar sesuai kemampuan diimbangi dengan subsidi dari pemerintah berupa bantuan pelayanan yang disediakan dalam bentuk sebuah program.

Potret Kemiskinan (Sumber: Merdeka.com)
Potret Kemiskinan (Sumber: Merdeka.com)
Program tersebut salah satunya diperuntukkan bagi sebuah keluarga, karena keluarga adalah tempat dimana berawalnya sebuah organisasi masyarakat berawal. Keluarga adalah organisasi pertama manusia untuk merencanakan kehidupan bersama anggota keluarga lainnya. Sehingga, dari sinilah mindset dan mental terbentuk, sehingga menentukan kesuksesan generasi selanjutnya.

PKH, Program Bertajuk Pemahaman Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Pada tahun 2007, pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan program bernama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program awal untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan program bantuan dana bersyarat bagi keluarga miskin. PKH dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan diawasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam melaksanakan programnya, pemerintah terus berupaya melakukan transformasi dalam pelayanan teknisnya. Mulai dari perluasan jangkauan program, hingga jumlah nilai bantuan yang diberikan melalui program ini. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan seiring dengan meluasnya wilayah jangkauan program. Pada awalnya, PKH menyasar 0,388 juta Rumah Tangga (RT) pada 7 provinsi dan 38 kabupaten/kota  dan terus diperluas jangkauannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun