Di tengah ramainya capres/cawapres menyosialisasikan visi-misi untuk membangun Indonesia lima tahun ke depan, dalam pertemuan World Economy Forum East Asia (WEFEA) 2014 di Filipina, Presiden Indonesia mengatakan, "Dalam situasi global yang naik dan turun, saya percaya bahwa program-program pro-poor dan jaring pengaman sosial yang telah kami lakukan dalam dekade terakhir, akan membuat perekonomian Indonesia jauh lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (22/5) sore.
Pernyataan ini seperti sengaja digarisbawahi, agar dunia (minimal Asia Pasifik) tetap memperhitungkan Indonesia sebagai rekan kerja yang menjanjikan di masa mendatang. Hal ini perlu dikemukakan karena pemerintahan SBY akan berakhir pada bulan Oktober 2014. Sesuai undang-undang, SBY tidak dapat lagi maju untuk ketiga kalinya, setelah dua periode pemerintahannya terbilang sukses di berbagai bidang.
Kita tahu, dengan strategi pembangunan: pro-growth, pro-poor, pro-jobs, pro environment, yang implementasinya langsung menyentuh masyarakat, Indonesia adalah satu dari enam negara (bersama Tiongkok, Brasilia, Jepang, India, Korea Selatan) yang berhasil lolos dari gempuran krisis ekonomi global yang potret buramnya beberapa tahun terakhir: lumpuhnya negara-negara Eropa dan juga goyahnya raksasa Amerika, masih membekas hingga kini.
Berbagai data menunjukkan, di bidang pendidikan SBY membuat inovasi aneka beasiswa bagi masyarakat miskin untuk menempuh pendidikan di berbagai tingkatan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Dan untuk memberdayakan masyarakat miskin, pemerintahan melakukan inklusi keuangan yang mempermudah penyaluran kredit mikro lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Masih pada periode pertama pemerintahannya, pada 2007, telah dikucurkan dana sebesar Rp150 triliun untuk 11 juta orang.
Hingga bila Indonesia mampu menciptakan sekitar 3 juta pengusaha dalam dekade mendatang, diperkirakan akan memperkerjakan rata-rata 25 pekerja dan memunculkan 75 juta pekerjaan. Hal ini tentu perubahan hidup yang besar bukan saja dalam perpekstif ekonomi, tapi juga pendidikan, kesehatan, budaya, dan aspek lainnya.
Di bidang kesehatan khususnya, rakyat kini seperti menemukan lagi hak hidup yang demikian berharga, ketika pemerintah ikut membantu mereka mengatasi persoalan. Program kesehatan ”murah” dan bahkan ”gratis” yang dilaksanakan melalui produk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS) Indonesia masih jadi perbincangan hangat. Pola ”bantuan sehat” ini jadi primadona dari kota sampai ke desa-desa.
Wajar bila pernyataan SBY di atas, juga mewanti-wanti para capres/cawapres yang sedang berupaya merebut hati rakyat dengan visi-misinya, agar memahami kondisi Indonesia yang kini bertransformasi jadi lebih tangguh. Dengan begitu program yang berangkat dari kenyataan, dengan penyempurnaan dan solusi maksimal, niscaya akan lebih menggugah pemilih. Ketimbang melambung-lambung dalam wacana ideologis, namun tak mengakar ke masyarakat yang memerlukannya.