[caption id="attachment_337819" align="aligncenter" width="566" caption="Suasana kampanye Partai Demokrat di depan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (22/3/2014) | (KOMPAS.com/Yatimul Ainun )"][/caption]
Pada awalnya kita semua menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan Partai Demokrat dalam hiruk pikuk penjajagan koalisi untuk pemilihan presiden. Tidak adanya partai politik yang dominan pada pemilihan umum legislatif 9 April lalu, menjadikan percaturan koalisi amat sangat ramai dan "menegangkan".
Melalui serangkaian manuver, akhirnya mengerucutlah calon presiden menjadi dua nama, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Joko yang diusung PDIP adalah juara pertama dalam pemiliha umum legislatif, sementara Prabowo dari Gerindra merupakan pemenang ketiga. Orang bertanya-tanya mengapa pemenang kedua, Partai Golkar, tidak memunculkan poros politik sendiri sementara peluangnya waktu itu sangat terbuka?
Melihat perolehan suara dan percaturan koalisi, tampak bahwa Golkar akhirnya menjadi "subjek penderita". Golkar di bawah kepeimpinan Aburizal Bakrie tidak mampu menjadi lokomotif yang mampu mendorong partai lain untuk bersekutu mengusung calon presiden. Bahkan pada ujung utak-utik koalisi, Golkar seperti peminta-minta "belas kasihan" ke partai lain. Dan tanpa diduga, Golkar akhirnya berlabuh ke Prabowo.
Apa yang dilakukan Golkar kian mengukuhkan bahwa partai politik ini memang tidak bisa untuk tidak berkuasa. Apalagi, salah satu kadernya, Jusuf Kalla akhirnya digaet Joko Widodo untuk menjadi calon wakil presiden. Lengkaplah kaki Golkar ada di mana-mana. Siapa pun yang menang, Golkar akan terbawa atau terkerek oleh kemenangan itu. Kalau Prabowo menang, maka Aburizal akan menjadi menteri utama, seperti (katanya) yang dijanjikan Prabowo kepada Ical, pangilan Aburizal. Jika Joko yang menang, maka Golkar boleh mengklaim bahwa kadernya menjadi wakil presiden (lagi). Golkar benar-benar menjadi subjek, tetapi penderita.
Golkar seolah-olah menjadi penderita, tetapi sebenarnya menjadi subjek. Pemenang sejatinya pada pemilihan presiden nanti, adalah Golkar. Bahwa pada hari ini di antara petinggi Golkar muncul ancaman akan memecat kader yang tidak memilih Prabowo, rasa-rasanya itu hanya untuk konsumsi media saja. Pada tahun-tahun sebelumnya, ancaman seperti itu juga dimunculkan. Namun begitu pemilihan usai, mereka berangkulan dan mengadakan kenduri menikmati kekuasaan yang diraihnya. Ancam mengancam hanya merupakan modus untuk meraih kekuasaan.
Fenomena Golkar sangat berbeda dengan Partai Demokrat. Partai yang satu ini sebenarnya memiliki modal yang cukup berupa suara 10 persen pemilihan umum legislatif. Namun, Demokrat memiliki standar tersendiri dalam menentukan pilihan calon presiden dan wakil presiden yang akan diluncurkan dalam bursa. Demokrat tidak mau asal menyodorkan nama untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Demokrat memilih cara menggelar konvensi. Namun karena elektabilitas peserta konvensi masih rendah, maka Demokrat pun akhirnya merasa tidak layak mengusulkan calon presiden. Ketika konvensi sudah menghasilkan nama-nama, maka tinggallah Demokrat mencari mitra koalisi untuk menyodorkan calon wakil presiden. Partai yang paling mungkin diajak adalah Golkar karena saat itu partai lain sudah berkoalisi. Dengan standar nilainya sendiri, kita tidak pernah tahu deal-nya seperti apa, akhirnya koalisi Demokrat-Golkar juga gagal.
Akhirnya Demokrat menempuh pilihan yang mengejutkan tetapi elegan, yaitu netral dalam pemilihan presiden. Demokrat tidak mau asal mendukung seorang calon hanya karena menginginkan kekuasaan. Bagi Demokrat, berbenah diri selama lima tahun ke depan akan lebih produktif ketimbang mengikuti "arisan kekuasaan" yang didapat dengan cara serampangan. Berbarengan dengan itu, SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mengimbau kepada kader yang ragu-ragu dengan pilihan itu, silakan mundur saja.
Tampak bahwa Demokrat menerima kekalahan secara takzim. Tidak terdengar kata saling menyalahkan. Coba lihat partai lain. Berkoalisi di satu sisi merupakan perekatan antarpartai, di sisi lain menimbulkan keretakan internal. Hary Tanoesoedibjo memilih mundur dari Hanura, Golkar berantakan tak keruan dengan polarisasi dukungan yang kasat mata, Mahfud MD dan Rhoma Irama menyempal dari PKB.
Dengan memilih netral, Demokrat memberi saham positif pada sejarah politik Indonesia. Selama ini berkoalisi dipahami sebagai satu-satunya cara untuk meraih kekuasaan. Karena itu, tidak pernah ada satu pun partai politik yang memilih netral dalam pencalonan presiden.
