Efektivitas Hukum dalam Masyarakat serta Hubungannya dengan Kontrol Sosial dalam Penegakan Hukum di Indonesia

 Efektivitas hukum tergantung pada penerimaan masyarakat terhadap norma-norma yang diterapkan, yang harus relevan dengan realitas sosial. Kontrol sosial dapat bersifat formal, melalui hukum tertulis atau informal, melalui pendidikan dan norma sosial. 

Adapun beberapa fungsi hubungan antara efektivitas hukum dan kontrol sosial antara lain: kontrol sosial hukum sebagai pengawas efektivitas hukum, membangun kepatuhan masyarakat, penegakan hukum yang adil, efek jera dan pencegahan dan kolaborasi dengan kontrol sosial non-hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur tetapi juga membentuk perilaku sosial demi mencapai tujuan bersama.

Salah satu yang menjadi contoh efektivitas hukum dalam masyarakat adalah dalam kasus kecelakaan yang melibatkan Saiful Jamil. Iya dijatuhi hukuman 5 bulan penjara karena kelalaian mengemudi yang menyebabkan kematian istrinya. 

Kasus ini mencerminkan bahwa penegakan hukum yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum dalam kasus ini juga berfungsi sebagai contoh bagi masyarakat bahwa pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi yang sesuai, sehingga menciptakan efek jera. 

Meskipun hukum diterapkan, banyak masyarakat merasa vonis tersebut tidak mencerminkan keadilan, karena kasus serupa seringkali mendapatkan hukuman yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum belum tentu sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan keadilan dan pencegahan pelanggaran. 

Pendapat kelompok kami mengenai efektivitas penegakan hukum di Indonesia, bahwa hukum di Indonesia menunjukkan perkembangan yang beragam. 

Di satu sisi, ada kemajuan dalam hal kesadaran hukum masyarakat dan reformasi institusi. Namun, tantangan besar seperti korupsi, ketidakadilan dan kurangnya sumber daya masih menghambat proses penegakan hukum di Indonesia.  

Masyarakat semakin aktif melaporkan pelanggaran, tetapi seringkali hasilnya tidak memuaskan karena intervensi politik dan lemahnya sistem peradilan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengatasi masalah-masalah ini. 

Terdapat kelebihan dan kekurangan dari efektivitas penegakan hukum di Indonesia yaitu: 

Kelebihan 

1. Kerangka hukum yang baik: Indonesia memiliki berbagai Undang-Undang yang dirancang untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah tindak kriminal, seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Anak.