Privasi dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan dilindungi oleh hukum. Sebelumnya, ini berarti bahwa orang harus dapat menjalani hidup mereka di dalam tembok rumah mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Saat ini, kehidupan pribadi berarti dapat membuat pilihan bebas tanpa terpengaruh, berkomunikasi dengan bebas, dan mencari hal-hal yang masyarakat inginkan secara online. Masyarakat harus dapat melakukan semua hal ini tanpa konsekuensi dari tindakan masyarakat yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Meskipun ini adalah hak asasi manusia, banyak orang tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan di internet.
Hal yang sama berlaku untuk organisasi dan bisnis, pemerintah, militer, dan organisasi kritis sosial lainnya. Mereka menyimpan sejumlah besar data di gudang data, di komputer, dan perangkat lain. Sebagian besar data ini mencakup informasi sensitif. Pemaparan informasi ini dalam banyak kasus dapat sangat merusak kepercayaan warga negara terhadap institusi, daya saing bisnis, reputasi pribadi, dan kepercayaan konsumen pada perusahaan.
Sebagaimana organisasi lainnya, organisasi pemerintahan memiliki banyak data berharga, seperti wawasan bisnis dan data keuangan, tetapi juga data tentang publik dan karyawan mereka.Â
Organisasi pemerintahan perlu memastikan bahwa mereka menjaga data mereka sendiri dan pelanggan terlindungi dan sesuai dengan peraturan saat ini. Ini juga berlaku untuk mitra pemerintah. Pelanggaran keamanan, di mana data publik bocor, dapat menyebabkan kerugian finansial. Tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya loyalitas publik, kepercayaan, dan reputasi.Â
Semua lembaga pemerintahan harus transparan tentang cara mereka mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan data pengguna akhir. Mereka juga perlu memiliki teknologi keamanan, kebijakan keamanan, dan manajemen risiko dan keamanan siber yang sangat penting untuk menjaga data tetap terlindungi (Budi dkk., 2021).
DPR RI merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang berada di tingkat pusat. Sebagai lembaga pemerintahan yang besar dan vital, DPR RI memiliki website tersendiri untuk menyediakan layanan bagi masyarakat.Â
Selain itu, website DPR RI juga dipergunakan untuk memberikan informasi, berita, dan wawasan kepada masyarakat terkait pelaksanaan legislatif di Indonesia. Akan tetapi, website DPR RI pernah diretas oleh pihak yang berusaha menyampaikan aspirasi masyarakat yang tidak didengar dan diperhatikan oleh DPR. Adanya peretasan ini menunjukkan kurangnya cyber security yang dimiliki DPR.
Keamanan siber adalah keadaan atau proses melindungi dan memulihkan sistem komputer, jaringan, perangkat, dan program dari segala jenis serangan siber. Serangan dunia maya adalah bahaya yang semakin canggih dan berkembang terhadap data sensitif, karena penyerang menggunakan metode baru yang didukung oleh rekayasa sosial dan kecerdasan buatan untuk menghindari kontrol keamanan data tradisional.
Faktanya adalah dunia semakin bergantung pada teknologi dan ketergantungan ini akan berlanjut saat diperkenalkannya generasi berikutnya dari teknologi baru yang akan memiliki akses ke perangkat yang terhubung melalui koneksi internet.Â
Untuk menjaga data publik tetap terlindungi sambil merangkul teknologi baru, solusi keamanan cloud yang cerdas harus diterapkan bersama dengan kebijakan kata sandi yang kuat seperti otentikasi multi-faktor untuk mengurangi akses yang tidak sah.
Seperti bisnis, pemerintah di seluruh dunia menyimpan data sensitif di server dan cloud. Data tersebut dapat terkait dengan investasi nasional, rencana pertahanan, identifikasi pribadi warga negara, atau aspek serupa. Musuh atau peretas dapat mencoba berkompromi dengan server pemerintah dan mencoba mengakses data nasional. Katakanlah negara musuh mendapatkan rencana pertahanan dengan membobol server pemerintah. Hal tersebut akan membuat seluruh keselamatan bangsa dipertanyakan.
