Peran Aktif Liechtenstein dalam Organisasi Internasional PBB sebagai Langkah Diplomasi Negara Kecil

Liechtenstein terlibat aktif dan inovatif dalam keanggotaanya di PBB seperti mengusulkan "Inisiatif Veto" pada tahun 2022, mendorong perubahan hak Dewan Keamanan melalui inisiatif Code Conduct, mendukung International Criminal Court (ICC) untuk keadilan serta stabilitas global, dan melakukan komitmen terhadap hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Dengan upaya keaktifan tersebut membuat Liechtenstein berhasil memperkuat posisinya sebagai aktor diplomatik yang penting di PBB. 

Salah satu negara terkecil di Eropa yaitu Liechtenstein terletak di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Austria dan Swiss. Negara ini memiliki luas yang hanya sekitar 160 km dan penduduknya hanya sekitar 39.600 jiwa. Ukuran geografis dan populasi yang terbatas membatasi sumber daya alam dan ekonomi yang dimiliki. Negara kecil yang beribu kota Vaduz ini tidak memiliki pasukan militer untuk menjaga keamanan nasionalnya.  Namun, adanya keterbatasan sumber daya negara ini masih memiliki GDP yang tinggi karena mampu menjaga anggaran negaranya tetap terkendali dan efektif sehingga selalu seimbang.

Liechtenstein telah memanfaatkan diplomasi inovatif dalam menghadapi tantangan diplomasi sebagai negara kecil seperti fokus pada isu-isu spesifik dan aktif dalam kerjasama multilateral. Untuk memajukan kepentingan mereka di kancah internasional, negara-negara kecil sering kali berkonsentrasi pada penggunaan strategi non-militer contohnya melalui hubungan ekonomi, pengaruh budaya, dan keanggotaan dalam organisasi internasional. Meskipun kekuatan ekonomi dan militernya terbatas, Liechtenstein menggunakan teknik diplomasi untuk meningkatkan reputasi dan pengaruhnya di komunitas internasional dengan secara aktif terlibat dalam organisasi internasional. Meskipun ukurannya kecil, negara ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan internasional dengan berpartisipasi aktif dalam forum multilateral.

Christian Wenaweser, duta besar Liechtenstein untuk PBB mengusulkan resolusi "Inisiatif Veto" kepada Majelis Umum PBB pada tahun 2022. Resolusi tersebut menyerukan agar majelis tersebut mengadakan pertemuan darurat setiap kali anggota tetap Dewan Keamanan menggunakan hak vetonya. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa setiap penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB dapat dipertanggungjawabkan dan diperdebatkan secara bebas oleh semua anggota PBB, serta untuk mendorong akuntabilitas dan keterbukaan dalam hal ini. 

Resolusi yang diusulkan oleh Liechtenstein diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 26 April 2022, dengan dukungan lebih dari 80 negara anggota, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Untuk melaksanakan resolusi dari inisiatif Liechtenstein ini, Majelis Umum harus mengadakan sidang khusus dalam waktu sepuluh hari kerja sejak veto digunakan. Liechtenstein mendapatkan dukungan dari lebih dari 80 negara menunjukkan kemampuan Liechtenstein untuk membentuk koalisi dan aliansi yang kuat dengan negara anggota PBB, yang mencerminkan keefektifan diplomasinya. Hasilnya, diplomasi ini juga mampu meningkatkan reputasinya secara internasional sebagai pendukung perbaikan tata kelola global dan pembentukan aliansi dengan banyak negara.

 Selain itu, Liechtenstein mempelopori "Code Conduct", yang melarang anggota Dewan Keamanan menggunakan hak veto mereka dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan internasional yang berat termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Code conduct diusulkan oleh Liechtenstein pada tahun 2015 dan 122 negara anggota, termasuk Perancis dan Inggris yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan menandatangani kode tersebut pada 10 Februari 2022. Inisiatif Liechtenstein mengenai pembatasan veto di PBB menjadi contoh diplomasi negara kecil, yang menunjukkan bagaimana sebuah negara kecil dapat mempengaruhi norma dan praktik internasional.

 Program ini menunjukkan bagaimana negara kecil seperti Liechtenstein dapat terlibat dalam diplomasi internasional yang aktif dan kreatif dengan menawarkan jawaban yang bisa diterapkan terhadap permasalahan yang kompleks. Lebih jauh lagi, diplomasi Liechtenstein menunjukkan bagaimana negara-negara kecil dapat menjadi peran penting dalam reformasi PBB.. 

Liechtenstein juga secara aktif mendukung International Criminal Court (ICC) dan berkontribusi pada inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan otoritas dan efektivitas lembaga tersebut. Negara ini mendukung pertanggungjawaban kejahatan internasional besar seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Liechtenstein menyampaikan pidato dan mosi pada Sidang Tahunan Majelis Umum PBB setiap tahun dalam upaya meningkatkan dukungan terhadap ICC di seluruh dunia. 

Liechtenstein juga sangat aktif mendukung pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia.  Liechtenstein bekerja sama dengan organisasi-organisasi PBB seperti UNHCR dan UNICEF dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang hancur akibat perang dan bencana alam. Liechtenstein konsisten berpartisipasi dalam konferensi dan acara internasional yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia, seperti Konferensi Hak Asasi Manusia di Jenewa. Pada tanggal 6--20 November 2022 di Mesir, Liechten menjadi peserta Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-27 yang juga dikenal sebagai COP 27 atau United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

 Lichtenstein telah meratifikasi dan menandatangani dokumen hukum internasional dan protokol terkait hak asasi manusia, seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai anggota Forum Politik Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Berkelanjutan, Liechtenstein aktif mendukung agenda SDGs. Negara kecil ini mendukung pembangunan berkelanjutan seperti memerangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim.

Diplomasi Liechtenstein di PBB memberikan contoh kekuatan negara-negara kecil untuk mempengaruhi politik global. Liechtenstein adalah negara kecil dengan sumber daya dan kekuasaan yang terbatas, namun diplomasi negara kecil mampu meningkatkan pengaruh positif dalam organisasi global dan mampu mencapai kepentingan suatu negara. Upaya diplomasi pemerintah Liechtenstein adalah aktif dalam organisasi internasional yaitu PBB dengan memberikan "Inisiatif Veto", mendukung International Criminal Court,  mengadvokasi  reformasi Dewan Keamanan, dan melakukan komitmen aktif terhadap hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan Liechtenstein memaksimalkan pengaruhnya dalam kancah internasional melalui pendekatan kebijakan luar negeri multilateral seperti partisipasi aktifnya di PBB.