Netralitas arah kebijakan luar negeri indonesia terhadap Konflik Rusia-Ukraina sesuai dengan prinsip politik luar negerinya yaitu bebas aktif, dimana indonesia tidak berpihak kepada blok manapun. Politik luar negeri mengacu pada keputusan, prinsip, dan tindakan strategis yang dilakukan suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain, organisasi internasional, dan entitas lain yang diatur oleh hukum internasional dengan tujuan mencapai tujuan nasionalnya. Konsekuensinya, setiap negara merumuskan kebijakan atau tindakan luar negerinya sendiri berdasarkan tujuan nasionalnya masing-masing. Salah satu tujuan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan ikut aktif dalam menegakkan tatanan global yang tertib dan damai ssuai  yang digariskan dalam UUD 1945. Kehadiran politik internasional Indonesia yang bebas dan aktif ditunjukkan oleh inisiatif perdamaian dalam menanggapi krisis Rusia-Ukraina yang sangat berdampak global.
Perang Rusia-Ukraina yang terjadi pada tahun 2022 merupakan puncak konflik dari tahun 2014. Tepatnya pada kamis 24 Februari 2022 dimana Rusia resmi melakukan invasi ke Ukraina khususnya wilayah Krimea. Serangan rusia bermula ketika terdapat laporan bahwa Ukraina akan masuk ke dalam pakta pertahanan atlantik (NATO). Upaya perdamaian konflik Rusia-Ukraina sebelumnya telah dilakukan Jerman melalui mediasi dan melalui perjanjian Minsk, namun tidak menyelesaikan konflik antara kedua negara.
 Konflik antar kedua negara yang terjadi tahun 2022 mempengaruhi dampak yang signifikan ke berbagai sektor global seperti keamanan, ekonomi, dan krisis pangan di dunia khususnya. Presiden Jokowi melihat konflik Rusia Ukraina mengakibatkan kendala dalam pemulihan perdagangan dunia pasca pandemi virus. Indonesia memberikan kebijakan luar negerinya dalam konflik tersebut, Indonesia tidak memihak kesalah satu negara karena indonesia menerapkan prinsip bebas aktif sehingga Indonesia bebas menentukan sikap dan tidak berpihak kemanapun. Jokowi menegaskan indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina karena sejak dahulu Indonesia mempunyai hubungan yang baik terhadap kedua negara.
Kebijakan luar negeri indonesia mengenai konflik Rusia-Ukraina yang netral bukan berarti hanya netral atau tidak memihak salah satu saja namun Indonesia juga aktif berupaya untuk mencapai penyelesaian konflik dengan menjadi jembatan perdamain bagi Rusia dan Ukraina. Selain itu, Indonesia juga berupaya aktif mencapai keamanan global melalui pendekatan soft power dengan misi perdamaian, merekomendasikan solusi agar dapat mencapai perdamaian, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia secara tegas meminta konflik segera berakhir dengan mengedepankan diplomasi.
Dalam misi perdamaian dunia, Indonesia menggunakan First Track Diplomacy sebagai alat dari soft power negara Indonesia. Hal tersebut membuat Presiden Indonesia Jokowi melakukan kunjungan ke kedua negara sebagai upaya dialog damai(Komala et al., 2023).  Jokowi melakukan kunjungan ke Ukraina bertemu presiden Volodymyr Zelensky pada 29 Juni 2022. Pada pertemuan tersebut Jokowi mendorong untuk menghentikan perseteruan konflik dan memperkuat kolaborasi bilateral Indonesia dan Ukraina. Jokowi yang turut berpartisipasi mendamaikan konflik menawarkan diri ke Zelensky untuk menjadi jembatan komunikasi kepada Putin.  Disisi lain Indonesia juga mengundang Ukraina untuk hadir di KTT G20 yang diselenggarakan di Bali tahun 2022. Zelensky menerima dan menghargai undangan yang diberikan indonesia agar hadir dalam forum KTT G20, namun Zelensky menjelaskan bahwa hal tersebut tergantung kondisi keamanan di Ukraina.
Kunjungan selanjutnya Jokowi ke  Rusia bertemu presiden Putin pada 30 juni 2022, kunjungan tersebut membahas mengenai isu kemanusiaan dan upaya penyelesaian konflik kedua negara agar terciptanya perdamaian dunia. Selain membahas kedua hal tersebut Presiden Jokowi meminta Rusia agar membuka blokade ekspor gandum Ukraina yang berakibat pada darurat makanan pokok dunia karena terhambatnya rantai makanan pokok dunia dan meminta Rusia menghadiri KTT G20 di Bali. Namun, Amerika Serikat dan mitranya mendorong indonesia agar lebih mengundang Ukraina, dikarenakan Ukraina sendiri bukan anggota G20 bahkan ada negara yang tidak mendukung kehadiran Rusia. Jokowi dengan politik luar negerinya yang mempunyai prinsip bebas, tidak ingin Barat mengatur arah atau sikap kebijakan luar negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia secara konsisten akan mengundang seluruh anggota G20 tanpa terkecuali, Jokowi juga memastikan Indonesia tidak memihak atau netral dalam konflik.
 Dalam hal kunjungan ini, presiden jokowi membawa misi untuk mendorong perdamaian melalui jalur dialog atau diplomasi. Presiden Jokowi meminta kedua negara menurunkan penggunaan senjata dan membuka jalur perdagangan yang sebelumnya diblokade akibat adanya konflik. Akibat dari konflik Rusia-Ukraina jalur perdagangan yang terblokade membuat dampak negatif ke berbagai negara seperti krisis pangan dan kewaspadaan negara-negara terhadap keamanan internasional karena adanya penggunaan senjata nuklir. Dengan cara berdiplomasi atau berkunjung ke kedua negara yang sedang berkonflik, untuk mendamaikan kedua negara jokowi secara efektif berbicara dengan pemimpin negara Rusia dan Ukraina.
Disamping itu, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 dimana Perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencapai perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Dilihat pada saat KTT G20, Putin tidak bisa hadir digantikan oleh menteri luar negerinya, Zelensky turut hadir meskipun melalui virtual mengingat pada saat kunjungan Indonesia mengundang Zelensky hadir dalam forum G20 tersebut. KTT G20 yang berhasil diselenggarakan di Indonesia resmi ditutup pada November 2022 menyepakati deklarasi bahwa perang Rusia Ukraina berdampak negatif pada ekonomi global sehingga  perang harus dihentikan.
Indonesia juga aktif dalam kerjasama dalam bidang Hak Asasi Manusia. Konflik ini berdampak pada krisis kemanusiaan yang harus diakhiri dengan cara negara-negara lain memberikan dukungan berupa bantuan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh indonesia khususnya kepada para korban dari konflik Rusia-Ukraina merupakan komitmen pemerintah indonesia untuk ikut aktif melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial sesuai dengan amanat yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Bentuk dari bantuan kemanusiaan indonesia ke masyarakat Ukraina antara lain paket bahan kebutuhan pokok yang diberikan indonesia melalui Ukrainian Red Cross Society atau URCS.
Dalam upaya menghentikan konflik Rusia-Ukraina Indonesia juga mendorong dewan keamanan PBB agar mengeluarkan kebijakan dalam penghentian konflik. Indonesia dalam pertemuan lanjutan ke-11 Majelis umum PBB yang dilaksanakan di New York 23 Februari 2023, pertemuan tersebut memuat rancangan yang berjudul "UN Charter principles underlying a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine". Indonesia mendukung resolusi yang dirancang pada sidang darurat khusus MU PBB ke 11 tersebut karena telah menjunjung tinggi prinsip sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional. Dengan demikian, upaya indonesia mendorong kedua negara yang berkonflik untuk mengakhiri perang melewati meja perundingan kembali.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Konflik Rusia Ukraina ini netral namun tetap menekankan prinsip bebas aktif dilihat Indonesia turut aktif dalam mendorong perdamaian dan kemanusiaan global. Meskipun belum efektif dalam menyelesaikan konflik, Indonesia dinilai berhasil dalam upaya diplomasi terhadap kedua negara yang sedang berkonflik tersebut. Disamping itu, selain mendorong perdamaian dan kemanusiaan dapat kita lihat bahwa indonesia mempunyai kepentingan nasional dalam mencapai misi perdamaian Rusia Ukraina (Tiara & Mas'udi, 2023)seperti mengantisipasi kegagalan forum G20, menstabilkan krisis energi pangan global dan nasional, dan membentuk soft power Indonesia.
