Setelah baca trending artikel pagi ini seputas kenaikan BBM, saya malah jadi pengen ketawa setelah baca logika dari penulisnya dan orang-orang yang tidak setuju BBM tidak naik meski dengan mengkambinghitamkan si Udin :D
Saya lebih setuju pemerintah bisa menerapkan secara tegas mana yang boleh menikmati subsidi BBM dan tidak boleh menikmati subsidi BBM dengan menetapkan ketentuan dan syarat-syarat yang ketat. Taruhlah hanya angkutan umum, motor dan angkutan kebutuhan pokok yang telah diberi tanda oleh pemerintah saja yang boleh menikmati subsidi BBM selebihnya harus membeli BBM yang tidak bersubsidi. Gak usah pikirin itu mobil dari kredit apa punya orang miskin, meski agak aneh kalo ada orang miskin yang mau punya mobil apapun alasannya. Pokoknya hanya angkutan umum, motor dan angkutan kebutuhan pokok yang sudah ditandai pemerintah saja. Kalo masih ada pom bensin yang tidak tegas tinggal tutup saja.
Menaikan BBM bersubsidi jelas-jelas merugikan rakyat kecil. Pemerintah sudah gagal mensejahterakan rakyatnya dan lebih memilih lebih menguntungkan negara kapitalis yang membackingi Asian Development Bank (ADB) dan Word Bank !
Kenapa harus naikin BBM kalau rencananya adalah memberikan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Lebih baik dan memang seharusnya BLSM itu ditiadakan. Itu Cuma suap pemerintah kepada rakyat miskin yang sebenarnya kompensasi untuk mengganti uang BLSM itu adalah dengan menaikan BBM yang digunakan untuk membayar hutang yang dipinjam pemerintah dari ADB dan Word Bank !
Ichsanuddin mengatakan bahwa sebenarnya program BLSM itu dibiayai utang negara. Buktinya, menurut dia, tertera di laman situs Asian Development Bank (ADB) yang menyatakan bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan nama singkatan proyek DPSP (Development Policy Support Program). Selain itu, juga dibiayai oleh Bank Dunia (World Bank) dengan sumber utang dengan nama proyek DPLP tahap 3.
Dengan demikian, menurut dia, kenaikan harga BBM sebenarnya hanya untuk menarik uang untuk membayar utang pemerintah ke lembaga-lembaga itu.
Hal itu penting diambil pemerintah sebagai langkah karena nilai rupiah sedang jatuh sehingga mengakibatkan tekanan neraca pembayaran di tengah membesarnya bayaran cicilan dan bunga Utang luar negeri.
“Jadi kegagalan ekonomi yang dicerminkan melemahnya nilai tukar ditanggung oleh rakyat melalui kenaikan BBM. Soal BLSM bukan bersumber dari penghematan subsidi,” tegas Ichsanuddin di Jakarta, Minggu (2/6), seperti dijkutip Berita Satu.
Apalagi hasil jajak pendapat LSI di TVONE Senin (3/6) jam 18.50 menyatakan bahwa mayoritas rakyat yaitu 62,35% menolak kenaikan BBM, Cuma 29,15% yang setuju BBM naik selebihnya tidak menjawab.
Seperti yang saya bilang, “Anjing menggonggong kafilah tetaplah berlalu.” Gak usah dipikirin orang-orang yang hanya bisa mengerdilkan usaha orang lain yang nyata-nyata memikirkan nasib rakyat kecil. Solusi sudah ditawarkan kepada pemerintah, tapi karena pemerintah lebih senang berhutang agar bisa menyuap rakyat dengan BLSM untuk meraup keuntungan sesaat menjelang Pemilu 2014 maka menaikkan BBM untuk membayar hutang yang dikucurkan ADB dan Word Bank adalah pilihan yang sengaja mereka ambil. Dan rakyatpun terkecoh terutama para debu-debu ini yang berusaha dengan cara apapun untuk menjadi batu sandungan dan mengaburkan kenyataan agar laju pergerakan itu dapat berhenti sebelum Pemilu 2014.
Kita lihat saja nanti kompasianer...
