Mas Gibran Anak Jokowi, Juga Punya Hak Politik

Hal yang sama juga, dengan mudah Jokowi bisa menggunakan "kekuasaannya" meminta agar seluruh kementerian dan pejabat menggunakan catering milik Mas Gibran pada setiap gelaran misalnya.  

Tetapi, nyatanya hingga kinipun Jokowi tidak bagi-bagi "kursi empuk" kepada ketiga anak, dan menantunya.  Konon lagi memberikan memfasilitasi mereka dengan kemudahan.  Mereka berdiri dan hidup menjadi diri sendiri, bukan mengandalkan bendera presiden.

Bahwa kini Mas Gibran maju sebagai calon Wali Kota Solo, itu karena restu PDI Perjuangan.  Kenapa?  Sederhana saja, alasan paling utama adalah karena kepopuleran Mas Gibran, dan rekam jejaknya yang bersih.  

Lalu terkait kenapa PDI P tidak kembali mengusung Achmad Purnomo, karena faktanya secara umur Purnomo saat ini sudah 71 tahun, dan berbicara popularitas jelas Gibran lebih unggul.  Tentunya, ini menjadi alasan kuat sebagai partai PDIP lebih memilih Gibran.

Sekarang kita kembalikan kepada diri kita sendiri.  Jika seorang anak meminta restu kepada orang tuanya lalu salahnya dimana?  Itu lumrah, dan wajar sekali!  Justru jika Jokowi tidak merestui adalah kesalahan fatal.  

Artinya, Jokowi telah melanggar HAM, yaitu hak politik Gibran, yang adalah anaknya sendiri.  Bahkan UU di negeri ini jelas menyebutkan persamaan hak politik rakyatnya.  Jangan lupa, Jokowi juga seorang ayah!

Mas Gibran bukan Jokowi, dan demikian juga sebaliknya.  Keduanya terikat dalam hubungan ayah dan anak.  Tetapi, negeri ini adalah negeri demokrasi yang memberikan kebebasan politik sama dan sejajar kepada setiap orang, siapapun itu.

Berbeda dan lain hal jika Mas Gibran maju dengan berbagai kemudahan sang ayah.  Faktanya selama ini dirinya maju dengan menjadi dirinya sendiri.  Lalu salahnya dimana?

Tolong jangan membiasakan diri menghakimi, apalagi diberikan label dinasti politik.  Dewasalah dalam berpikir, dan coba melihat dengan pikiran jernih.