PPDB Syarat Usia adalah Bentuk Diskriminasi

Polemik PPDB 2020 khususnya di DKI Jakarta adalah sebuah kemunduran di bidang pendidikan.  Sejatinya, jika PPDB ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bahwa siapapun bisa bersekolah, atau mungkin dimaksudkan untuk menghapuskan stigma sekolah favorit.  Maka, sangatlah tidak tepat usia yang menjadi acuannya.

Pernah mendengar pepatah, kejarlah ilmu hingga ke negeri China?  Saya berpendapat ini adalah semangat jangan menyerah untuk mengejar ilmu, walau itu hingga ke negeri orang!  Artinya, ini sama seperti kebanyakan orang tua yang memompakan semangat kepada buah hatinya.  Terlepas dari status ekonominya harus optimis kejar ilmu setingginya.  Ingat, jangan sempit mengkotakkan bahwa si pintar dipastikan dari ekonomi kuat, dikarenakan asupan gizi dan bimbingan belajar berbagai rupa.

Faktanya, dengan adanya syarat usia pada PPDB DKI 2020 banyak anak-anak dari ekonomi menengah kebawah yang juga tersingkir, kalah bersaing umur!  Termasuk juga anak-anak KJP, dan JakLinggo contohnya.  Mirisnya bukan nilai yang membuat mereka gagal, tetapi justru umur?  Bukankah seharusnya pendidikan mengapresiasi pencapaian akademik para peserta didiknya?  Inilah yang juga terjadi, calon peserta didik pemegang KJP pun ikut menjadi korban.

PPDB syarat usia adalah bentuk diskriminasi terhadap anak-anak yang selama ini telah bertekun belajar.  Tidak sedikit misalnya siswa SMP swasta yang sejak kelas 7 sudah membangun mimpi nantinya ingin melanjutkan SMA ke negeri.  Apakah adil untuk mereka ketika jelang 2 bulan sebelum PPDB mimpi itu dihancurkan dengan sama sekali tidak melirik seluruh kerja keras si anak selama ini?  

Padahal jauh hari mereka sudah tahu bahwa sekolah pilihan mereka nanti harus sesuai zona.  Mereka siap dengan kondisi ini, dan siap bertarung nilai. Itu sebabnya selama 3 tahun total kerja keras itu mereka berikan.  Tidak terbayang oleh siapapun definisi zona kemudian beralih ke umur sebagai penentu.  Pertanyaan saya, dimana keadilan untuk si anak disini?

Belum lagi jika membicarakan dampak dari kebijakan kagetan ini.  Pertanyaan, kemana anak-anak yang "terbuang" ini melanjutkan sekolah, sementara sekolah swasta sudah tutup.  Lalu atas dasar apa menyimpulkan bahwa yang terbuang ini dari ekonomi mapan yang sanggup bersekolah di swasta?  Adilkah ini untuk mereka, atau inikah diskriminasi itu?

Mengatakan bahwa kebijakan PPDB DKI juga dimaksudkan menghilangkan stigma sekolah unggulan.  Tetapi, tetap yang terjadi di lapangan mereka calon peserta didik dengan umur (maaf) tua dimenangkan dari mereka yang berusia muda.  Padahal random jika dilihat dari nilai akademiknya sangatlah jauh, bahkan mengenaskan.  Pendapatnya saya, ini adalah bentuk diskriminasi karena membatasi atau menghalangi siswa cerdas untuk mengejar prestasi di sekolah yang terkenal dengan prestasi akademisnya selama ini.

Kita harus adil, apakah salah jika sekolah tertentu dikatakan unggul atau favorit karena catatan prestasinya?  Maaf, itu semua tidak terjadi dengan sendirinya, bukan dengan sulap!  Tetapi, semua terwujud dengan tekad para peserta didiknya yang memang terseleksi lewat nilai akademis yang pantas.  

Singkatnya, siswa pintar pada umumnya akan mencari lingkungan dimana dirinya bisa mengeksplor kemampuannya.  Ini bak hubungan sebab dan akibat yang tidak terjadi dengan sendirinya.  Tidak berarti bersekolah di sekolah unggulan lalu menjadi cerdas, kalau memang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan akademik yang mumpuni.

Saya lebih setuju jika syarat usia ini ditiadakan.  Terbukti telah menimbulkan kekacauan dan potensi "menurunkan" kualitas sekolah, serta pendidikan.