Sekolah dan pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan upaya untuk memperluas wawasan politik warga negara agar dapat berperan serta secara seluas-luasnya dalam sistem politik, dengan berlandaskan pada pemahaman tentang kedaulatan rakyat dan demokrasi, bahwa warga negara wajib memenuhi kewajibannya untuk berperan dan ikut serta. Pendidikan politik juga bertujuan untuk mengembangkan masyarakat menjadi peserta politik yang bertanggung jawab. Melalui pendidikan politik, peserta didik dibesarkan menjadi individu yang terdidik secara politik mereka diharapkan mempunyai kesadaran politik sebagai generasi penerus bangsa. Untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan  pendidikan politik, memerlukan strategi yang tepat dan tempat yang tepat untuk menyampaikan pendidikan politik. Salah satu jalan atau tempat untuk memberikan pendidikan politik adalah melalui sekolah. Sekolah merupakan  wahana  pendidikan politik yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik menjadi insan yang terdidik secara politik. Pendidikan politik adalah konsep penanaman pengetahuan, sikap, dan nilai tentang sistem politik suatu masyarakat kepada individu. Pendidikan politik di sekolah juga untuk memperkuat kesadaran nasional dan patriotisme siswa terhadap kegiatan kebangsaan dalam kaitannya dengan ketatanegaraan, sistem negara, dan hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku siswa serta mengembangkan mereka menjadi politisi yang jujur dan bertanggung jawab, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat luas. Mekanisme pendidikan politik merupakan serangkaian prosedur atau teknik untuk menyampaikan atau membentuk nilai-nilai politik yang sudah ada dalam diri seseorang. Pelaksanaan pendidikan politik dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi pendidikan politik memberikan pelajaran bagi semua anak muda (pemilih baru) yang berpartisipasi dalam kampanye pemilihan kepala daerah pascakonflik. Generasi mendatang perlu belajar dari ini agar setiap individu dapat sepenuhnya menghargai dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Seseorang dapat menjadi warga negara dengan berpartisipasi dalam politik, terutama melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum.