Sosial media sebagai informasi dan wadah berita yang berdatangan memperlihatkan bagaimana nilai pancasila di negeri ini yang mulai tersingkirkan. Nilai pancasila dalam keadilan ini bahkan di perlihatkan jelas bagaimana keadilan yang tidak diterima bagi rakyat kebawah, hingga tak berdaya menerima kenyataan bahwa keadilan yang seharusnya menjadi hak mereka kini malahan hanya disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab.Â
Korupsi yang memakan uang rakyat hingga triliunan menjadi pertanyaan hukuman apa yang pantas mereka dapatkan. Bahkan ada beberapa koruptor yang juga mencalonkan diri pada pemilihan umum tahun 2024, hingga pertanyaan besar muncul bagaimana bisa seorang mantan koruptor bisa lolos mencalonkan diri sebagai wakil rakyat?
Dikutip dari berita kompas.com bahwa situs resminya, ICW mencatat terdapat 56 mantan terpidana kasus korupsi yang maju pada Pemilu 2024 sebagai calon anggota DPR, DPRD, dan DPD RI. Apakah hal tersebut bukan bagian dari syarat yang harus dipenuhi?. Bahwa apakah rekam jejak yang baik menjadi hal yang perlu dilakukan.
Koruptor menjadi hal yang melanggar nilai pancasila serta harus dihukum adil tanpa adanya toleransi. Hingga sering sekali kita mendengar banyaknya korupsi dari kalangan atas yang mempunyai kekuasaan dan jabatan. Apakah Hukum keadilan bagi koruptor sudah sesuai dengan dampak kerugian yang dialami, penegakan keadilan menjadi peran penting. Bahkan banyak di berita terlihat wajah koruptor tersenyum tanpa adanya rasa bersalah. Hukuman penjara yang diberikan kepada koruptor tak sebanding dengan kerugian yang dialami negara. Untuk mencapai putusan yang adil hanya dapat diwujudkan, jika hukum acara pidana terlaksana baik formal maupun substansinya dalam pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya putusan hakim yang mengandung ketidakadilan (Sutrisno & Fenty, 2020).
