Partai politik berperan dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan wajib melaksanakan pendidikan politik menurut undang-undang no. 2 tahun 2011 dalam Pasal 31 (1), sebagai berikut: Partai politik melakukan kegiatan pendidikan kebijakan bagi masyarakat dalam batas-batas kompetensinya. Mendukung kesetaraan dan kesetaraan gender dengan tujuan sebagai berikut: (a) Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (b) meningkatkan partisipasi politik prakarsa masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Dan (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan karakter bangsa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik seperti dilakukan sesuai dengan ayat 1 dalam rangka membangun etika dan budaya politik sesuai dengan falsafah bangsa.
Perwakilan partai politik bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada masyarakat. Tokoh-tokoh partai tidak hanya menjadi perhatian publik saat kampanye pemilu atau di depan partai Demokrat, tetapi kemudian dilupakan dan dibubarkan tanpa proses evaluasi. Tapi kerja pendidikan politik ini pun harus terus dilakukan, dan parpol justru memberi contoh yang buruk. Partai politik harus menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan elit guna mewujudkan cita-cita bangsa.
Pendidikan kewarganegaraan adalah proses belajar dan memahami hak, Tugas dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara patriotik. Jika dikaitkan dengan partai politik, kewarganegaraan dapat diartikan sebagai upaya sadar dan sistematis untuk mengubah semua ini dalam hal perjuangan partai politik untuk massa, maka mereka sadar akan peran dan fungsinya serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.
Untuk itu diperlukan pembinaan generasi muda dalam kehidupan politik proses pendidikan politik yang terencana untuk memungkinkan partai menghasilkan politisi masa depan yang lebih berkualitas. Dengan kata lain, tujuan pendidikan politik dilaksanakan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama-tama aspek kognitif mengembangkan pengetahuan warga (masyarakat sipil) tentang konsep dasar politik dan pemerintahan. Kedua, aspek afektif harus dibentuk Karakter warga negara (civil society) yang mendukung demokratisasi dan identitas diri mereka sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Ketiga, aspek psikomotor membangun intelektual dan moral untuk mencapai Indonesia secara demokratis.
Untuk meningkatkan partisipasi generasi baru secara kuantitatif dan kualitatif, diperlukan proses pembentukan politik yang berkelanjutan dan global. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan, untuk membentuk sikap yang mendukung sistem politik dan menyadarkan individu akan perannya sebagai aktor politik. Oleh karena itu, materi yang berisi pengenalan partai kepada generasi baru mutlak diperlukan, mengingat salah satu tujuan partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda adalah untuk memperdalam partai, visi, misi, ideologi perjuangan. dan memberikan poster partai sehingga generasi baru mengerti apa yang mereka perjuangkan. sebuah partai, mengapa Anda memilih partai itu, nilai-nilai apa yang akan dibawa oleh para pemimpin partai ketika mereka duduk di legislatif.Â
Kurangnya pengalaman dan pemahaman tentang pendidikan politik menjadi faktor yang menyebabkan generasi muda menjadi pasif dalam berpartisipasi aktif Politik dan kegiatan di desa. Minimnya warga negara yang berpendidikan politik di negeri ini, itu telah membuat mereka menjadi pasif dan mudah dimobilisasi kepentingan pribadi/posisi elit politik. Mereka juga tidak bisa melakukan sisanya secara signifikan mempengaruhi proses pengambilan keputusan berkaitan erat dengan hidupnya. Terima kasih, sampai jumpa di artikel selanjutnya. Salam dari saya Mahasiswi prodi Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Jambi. Mendalo, Juni 2022.
