Diplomasi pertahanan sering dilakukan oleh negara-negara dengan bekerja sama yang melibatkan pasukan bersenjata pada masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri. Australia merupakan salah satu negara yang aktif melakukan Diplomasi Pertahanan, salah satu negara yang melakukan diplomasi pertahanan adalah Austalia dengan Myanmar.
Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis Muslim minoritas yang berada di Myanmar yang sangat berbeda dengan etnis, bahasa, dan agama orang Buddhis Myanmar. Perlakuan diskriminatif yang dialami Etnis Rohingya di Myanmar telah terjadi sudah sejak lama.
Namun pada 25 Agustus tahun 2017, terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh militer Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Para militer Myanmar melakukan pengusiran dengan tindakan yang cukup keras seperti pemerkosaan anak perempuan, penyiksaan, pembunuhan, maupun pembakaran tempat ibadah.
Kekerasan yang terjadi pada Etnis Rohingya tentu saja menimbulkan berbagai macam reaksi dari dunia internasional. Amnesty internasional dan PBB serta negara-negara lain mengecam dan mengutuk tindakan Pemerintah Myanmar.
Data yang terhitung menyatakan bahwa sembilan ribu orang muslim dinyatakan meninggal dunia akibat perlakuan oleh militer Myanmar. PBB ikut merespon pelanggaran HAM oleh Pemerintahan Myanmar dan menghimbau untuk menghentikan kekerasan terhadap Etnis Rohingya.
Banyak negara seperti Amerika Serikat dan Kanada yang memberikan sanksi kepada departemen pertahanan dan militer Myanmar. Uni Eropa juga melakukan embargo senjata serta melarang pelatihan dan kerjasama dengan militer Myanmar.
Lain hal dengan Pemerintahan Australia yang meneruskan kerjasama militer dengan Myanmar. Pemerintahan Austalia memberikan sejumlah dana sebesar 400.000 AUSD untuk pembelajara bahasa inggris dan menghadiri acara serta pelatihan terhadap militer Myanmar.
Pemerintahan Austalia beranggapan bahwa setiap negara memiliki kebijakan masing-masing. Mereka juga beranggapan bahwa keterlibatan mereka dapat meningkatkan pengaruh dan membantu Myanmar menuju demokrasi serta mendidik perwira senior militer Myanmar.
Hubungan diplomasi pertahanan antara Austalia dengan Myanmar sudah berjalan sejak tahun 1952. Menteri Luar Negeri Australia saat itu, Casey, membuka atase pertahanan Australia di Myanmar menjadi awal hubungan bilateral yang baik dalam bidang pertahanan dan militer.
Sempat merenggangnya hubungan antara Austalia dan Myanmar. Dikarenakan Jenderal Ne Win membuat pemerintahan Myanmar menjadi pemerintahan yang dikuasai oleh rezim militer yang otoriter dengan kebijakan isolasi.
Akibatnya pelatihan militer Austalia dan Myanmar perlahan dihentikan, Atase Australia untuk Myanmar ditarik kembali dan permintaan alat kepada Australia juga dihentikan. Serta hubungan antara Austalia dan Myanmar semakin memburuk karena Pemerintah Australia ikut bergabung dengan negara-negara Barat untuk mengisolasi dan menghukum rezim militer Myanmar.
