Juru bicara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Surya Tjandra, mendorong pemerintah untuk mengadopsi sikap transparan terkait pemberian bantuan sosial (bansos). Menurutnya, bansos seharusnya diarahkan untuk mengatasi kemiskinan dan bukan terkait dengan agenda politik, khususnya pemilihan umum (Pemilu).
Dalam pernyataannya, Surya menyatakan bahwa meningkatnya kemiskinan saat krisis menjadi dasar pemberian bansos, namun menggunakannya dalam konteks Pemilu dianggap tidak pantas karena dapat dianggap sebagai manipulasi atas kebutuhan rakyat miskin. Ia mengkritik kebijakan pemberian makan gratis sebagai sesuatu yang ironis bagi Indonesia yang seharusnya sudah masuk dalam kategori negara menengah atas.
Lebih lanjut, Surya mengungkapkan keprihatinannya terhadap kesenjangan sosial yang signifikan di Indonesia. Menurutnya, kondisi ekonomi yang terlalu bergantung pada bansos membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara riil. Ia mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada pemakmuran desa sebagai upaya mengurangi ketimpangan.
Surya juga mencatat bahwa meskipun anggaran bansos diperkirakan naik sebesar 12 persen pada tahun 2024 menjadi Rp53,3 triliun, hal ini menjadikan bansos semakin rentan terpolitisasi, terutama dalam konteks tahun politik. Arif Nur Alam, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), menambahkan bahwa peningkatan anggaran tersebut dapat menjadi bahan politisasi di Pemilu 2024, terutama karena kurangnya tata kelola yang transparan dan berpotensi disalahgunakan.
Dengan demikian, para pengamat menyoroti perlunya kebijakan yang lebih jelas terkait pemberian bansos agar tidak hanya efektif dalam mengatasi kemiskinan, tetapi juga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang tidak sejalan dengan kesejahteraan rakyat.
